Lampung Utara | MediaViral.co
Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto digadang-gadang sebagai solusi besar perbaikan gizi anak sekolah. Tapi di balik jargon “gratis” dan “bergizi”, publik mulai bertanya: uangnya ke mana saja? Benarkah mayoritas jadi makanan, atau justru tergerus di tengah jalan?
Dana Rp10–15 Ribu per Porsi, Realistis atau Ilusi?
Berdasarkan skema yang dipaparkan pemerintah, anggaran MBG berada di kisaran Rp10.000–Rp15.000 per porsi, tergantung wilayah dan biaya distribusi.
Di atas kertas, rinciannya seperti ini:
70–80% untuk bahan baku makanan
10–20% untuk operasional dapur
5–10% untuk distribusi dan logistik
Sisanya untuk administrasi dan pengawasan
Artinya, jika Rp15.000 per porsi, maka sekitar Rp10.500–Rp12.000 seharusnya benar-benar berubah menjadi nasi, lauk, sayur, buah, dan mungkin susu.
Pertanyaannya: apakah benar sebanyak itu sampai ke piring anak sekolah?
Uang Rakyat, Bukan Uang Pribadi
Jika dikalikan jutaan siswa setiap hari, nilai program ini bisa menyentuh angka triliunan rupiah dalam setahun. Ini bukan proyek kecil. Ini proyek raksasa.
Dan proyek besar selalu punya dua sisi:
Niat baik memperbaiki gizi
Potensi besar penyimpangan anggaran
Celah yang paling rawan?
Markup harga bahan baku
Vendor titipan
Pengurangan kualitas menu
Potongan tidak resmi di lapangan
Jika bahan baku ditekan kualitasnya, jika lauk diperkecil porsinya, jika buah diganti seadanya — maka yang dikorbankan adalah hak anak-anak.
Jangan Sampai Jadi Proyek Bancakan
Program sosial berskala nasional sering kali indah dalam konsep, tapi rapuh dalam pengawasan. Tanpa kontrol ketat, angka 70–80% untuk bahan baku bisa tinggal angka di atas kertas.
Publik berhak tahu:
Siapa vendor penyedia?
Bagaimana mekanisme pengadaan?
Siapa yang mengawasi kualitas gizi?
Apakah laporan keuangan transparan?
Karena satu hal yang tidak boleh dilupakan: MBG dibiayai dari pajak rakyat.
Pejabat dan pelaksana bekerja untuk rakyat, bukan untuk memanfaatkan celah anggaran. Jika ada yang bermain-main dengan dana makan anak sekolah, itu bukan sekadar pelanggaran administratif — itu pengkhianatan moral.
Pengawasan Harus Ketat, Tanpa Kompromi
Program ini bisa menjadi tonggak sejarah perbaikan gizi nasional. Tapi bisa juga menjadi skandal jika pengawasan longgar.
Masyarakat, media, auditor negara, hingga aparat penegak hukum harus memastikan:
✔ Setiap rupiah sampai ke piring anak
✔ Kualitas sesuai standar gizi
✔ Tidak ada permainan harga
✔ Tidak ada praktik korupsi terselubung
Karena jika Rp15 ribu itu tidak utuh jadi makanan, maka yang hilang bukan sekadar uang — tapi masa depan generasi. (mediaviral.co)
