Kabupaten Serang, Banten – MediaViral.co
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anugerah yang beralamat di Kampung Kabayan, RT/RW 08/02, Desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten, diduga kuat melakukan manipulasi data peserta didik dan sarana prasarana (sarpras).
PKBM yang sejatinya hadir untuk membantu anak-anak putus sekolah tersebut justru disinyalir tidak menjalankan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya. Berdasarkan penelusuran tim media, aktivitas pembelajaran Paket B dan C diduga hanya dilakukan saat ulangan dan ujian, bahkan menumpang di salah satu sekolah negeri.
Saat tim media mendatangi lokasi PKBM Anugerah, tidak ditemukan ruang kelas khusus milik PKBM. Bangunan yang ada hanya diperuntukkan bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ironisnya, papan nama PKBM pun tidak terpasang dan hanya tergeletak di samping gedung PAUD.
Tim media kemudian berupaya menemui Ketua RT setempat untuk meminta klarifikasi, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Keterangan justru diperoleh dari warga sekitar yang mengaku mengetahui aktivitas PKBM tersebut.
“Kalau kegiatan belajar sehari-hari Paket B dan C itu tidak ada. Paling cuma ada waktu ulangan atau ujian saja. Saya sendiri dulu ikut, tapi belajarnya hanya pas ujian,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Untuk menggali informasi lebih lanjut, tim media menghubungi Mami selaku pendamping PKBM Anugerah melalui sambungan WhatsApp. Ia mengakui bahwa saat ini posisi kepala PKBM kosong karena telah meninggal dunia sekitar tiga bulan lalu.
“Untuk sementara kepala PKBM memang kosong karena meninggal dunia. Kegiatan belajar siswa PKBM Anugerah masih menumpang di SMP Negeri 2 Cikeusal,” ujar Mami.
Ia juga membenarkan bahwa lokasi PKBM masih menyatu dengan PAUD. Namun pihaknya berjanji akan melakukan pembenahan.
“Rencananya tahun ini akan ada pergantian kepala PKBM dan perbaikan tempat agar ke depan lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Bahrudin selaku Ketua Aliansi Gerakan Serang Raya mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait segera turun tangan mengusut dugaan manipulasi data tersebut.
“Kalau benar ada data fiktif di Dapodik, ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini berpotensi merugikan keuangan negara. Pendidikan tidak boleh dijadikan ladang bisnis kotor,” tegas Bahrudin dengan nada geram.
Sebagai informasi, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan diberikan berdasarkan jumlah peserta didik, dengan rincian:
Paket A (setara SD): Rp1.300.000 per peserta didik per tahun
Paket B (setara SMP): Rp1.500.000 per peserta didik per tahun
Paket C (setara SMA): Rp1.800.000 per peserta didik per tahun
Dugaan manipulasi data peserta didik dan sarpras ini pun menuai sorotan publik, mengingat Dapodik menjadi dasar utama penyaluran anggaran pendidikan. Jika terbukti, bukan hanya pengelola PKBM yang harus bertanggung jawab, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam proses verifikasi dan validasi data.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola PKBM Anugerah diduga belum menunjukkan sikap transparan dan terkesan menutup-nutupi informasi terkait kegiatan dan administrasi lembaga tersebut. (mediaviral.co)
