Sukamara, Kalimantan Tengah – MediaViral.co
Proyek peningkatan jalan di Desa Karta Mulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, yang bersumber dari dana DBH Sawit, baru saja rampung dikerjakan. Namun ironisnya, proyek yang masih seumur jagung itu sudah menunjukkan kerusakan berupa keretakan di sejumlah titik, Kamis (29/01/2026).
Kondisi tersebut memicu sorotan tajam publik. Warga menilai kualitas dan kuantitas pekerjaan jauh dari harapan, bahkan menambah daftar panjang proyek bermasalah di Kabupaten Sukamara.
“Inilah akibat pekerjaan yang dipaksakan demi kejar target. Kualitas dan kuantitas diabaikan,” ujar seorang warga Sukamara yang enggan disebutkan namanya kepada awak media, dengan nada kecewa.
Ia menambahkan, persoalan proyek bermasalah di Sukamara bukan hal baru. Namun, kondisi jalan Karta Mulya yang cepat rusak dinilai sebagai bukti nyata lemahnya pengawasan dan dugaan ketidakpatuhan terhadap spesifikasi teknis.
“Kami berharap pihak-pihak berkompeten, terutama KPK, segera turun langsung ke Sukamara,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, proyek peningkatan jalan Karta Mulya (DBH Sawit) ini diduga tidak dikerjakan sesuai kontrak tahun anggaran 2025 dan terkesan dipaksakan penyelesaiannya. Bahkan beredar kuat dugaan bahwa proyek tersebut melibatkan oknum yang memiliki kedekatan dengan pejabat daerah.
Kondisi ini kian memprihatinkan. Warga mempertanyakan, ada apa sebenarnya dengan Kabupaten Sukamara? Dugaan keterlibatan oknum pejabat tinggi daerah dalam berbagai proyek bermasalah disebut-sebut demi mengeruk keuntungan pribadi, sementara masyarakat justru menjadi pihak yang dirugikan.
Di media sosial, isu ini semakin panas. Beredar narasi saling tuding antarpejabat daerah, saling lempar tanggung jawab, hingga upaya cuci tangan dari keterlibatan proyek-proyek bermasalah.
“Sukamara sedang tidak baik-baik saja,” ungkap salah satu warga.
Masyarakat mendesak KPK, Kejaksaan Agung, BPK Provinsi dan Pusat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, serta APH khususnya Tipikor untuk segera turun tangan, melakukan audit menyeluruh, dan mengusut semua proyek anggaran tahun 2025 di Kabupaten Sukamara.
Kuat dugaan, mencuatnya kasus-kasus proyek bermasalah yang menyeret nama pejabat tinggi daerah membuat situasi internal pemerintahan semakin memanas. Masing-masing pihak disebut berupaya menyelamatkan diri.
Yang lebih ironis, di tengah polemik tersebut, pencitraan dan janji-janji politik kembali dimainkan, diduga untuk mengaburkan persoalan dan meredam kemarahan publik. (mediaviral.co)
