Jakarta – MediaViral.co
Kebijakan prioritas pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026 memicu kegelisahan serius di kalangan pemerintah desa. Pemangkasan Dana Desa yang dilakukan atas nama efisiensi anggaran dinilai semakin menegaskan bahwa janji keberpihakan terhadap desa mulai ditinggalkan.
Di tengah gencarnya program nasional seperti makan bergizi gratis, pembentukan koperasi desa versi pusat, serta konsolidasi fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, desa justru menghadapi penyempitan ruang fiskal yang berpotensi melumpuhkan pembangunan di tingkat lokal.
Bagi pemerintah pusat, pengurangan Dana Desa diklaim sebagai bagian dari penajaman prioritas belanja negara. Namun bagi desa, kebijakan ini bukan sekadar persoalan angka. Dana Desa selama ini menjadi urat nadi pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta kemandirian fiskal pemerintahan desa.
“Yang dipangkas bukan hanya anggaran, tapi kemampuan desa untuk bertahan hidup,” ungkap seorang kepala desa di Kalimantan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan narasi politik saat masa kampanye, ketika Dana Desa dijadikan simbol keberpihakan negara terhadap masyarakat pinggiran. Janji penguatan dan keberlanjutan Dana Desa kala itu disampaikan sebagai komitmen moral kepada jutaan warga desa.
Namun memasuki 2026, desa justru dihadapkan pada tuntutan untuk tetap menjalankan berbagai program nasional, sementara dukungan anggaran semakin menyempit. Beban bertambah, kewenangan menyusut. Desa pun terjebak dalam posisi “tanggung jawab tanpa kuasa.”
Pengamat kebijakan publik menilai arah pembangunan nasional kini semakin sentralistis. Narasi pembangunan dari desa ke kota perlahan berubah menjadi pembangunan dari pusat ke desa, dengan skema dan target yang ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
“Desa tidak lagi diberi ruang merancang masa depannya sendiri, tetapi sekadar menjadi pelaksana kebijakan,” kata seorang akademisi kebijakan desa.
Lebih jauh, kebijakan fiskal 2026 dinilai berpotensi melemahkan semangat desentralisasi yang selama ini menjadi fondasi pembangunan pascareformasi. Padahal, dalam berbagai krisis, desa terbukti menjadi bantalan sosial paling efektif.
Pemangkasan dukungan fiskal kepada desa dikhawatirkan justru melemahkan ketahanan sosial negara di tingkat paling bawah.
Meski demikian, kritik ini tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap program nasional. Pemerintah desa menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak boleh mengorbankan desa sebagai fondasi utama negara.
Jika Dana Desa terus dipersempit atas nama efisiensi, yang dipertaruhkan bukan hanya konsistensi kebijakan pemerintah, tetapi juga kepercayaan desa terhadap negara.
Pembangunan yang mengabaikan desa, pada akhirnya dikhawatirkan hanya akan menciptakan ketimpangan baru: terlihat rapi di pusat, tetapi rapuh di akar. (mediaviral.co)
