Lampung Utara – MediaViral.co
Kabupaten Lampung Utara dikenal sebagai salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung. Pada masa awal pembentukan Provinsi Lampung, wilayah ini masih tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Saat itu, Provinsi Lampung hanya memiliki tiga kabupaten awal, yakni Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi, Lampung Tengah berpusat di Metro, serta Lampung Selatan dengan ibu kota Bandar Lampung.
Seiring perkembangan daerah, hingga awal tahun 2026 Provinsi Lampung telah berkembang menjadi 13 kabupaten dan dua kota madya. Dari sisi kependudukan, Lampung dihuni oleh beragam suku bangsa, dengan mayoritas penduduk Melayu asal Sumatera Selatan sekitar dua juta jiwa, Suku Lampung sekitar 1,3 juta jiwa, serta sisanya berasal dari masyarakat Jawa dan suku lainnya.
Namun di tengah kekayaan sejarah dan keberagaman penduduk tersebut, Kabupaten Lampung Utara dinilai menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya di lingkungan pemerintahan.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai banyak putra-putri daerah Lampung Utara yang bergelar sarjana, cerdas, dan berkompeten justru tidak mendapatkan ruang dalam birokrasi pemerintahan. Sebaliknya, jabatan-jabatan strategis disebut lebih sering diisi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas akademik dan kompetensi memadai.
“Yang dipakai bukan orang pintar dan berintegritas, tetapi mereka yang pandai bermain kepentingan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Senin (awal 2026).
Bahkan, di tengah masyarakat berkembang dugaan adanya praktik penggunaan ijazah yang tidak sesuai atau pembelian ijazah untuk menutupi keterbatasan pendidikan setelah seseorang menduduki jabatan tertentu. Kondisi ini dinilai mencederai prinsip meritokrasi dan profesionalisme aparatur pemerintahan.
Meski terdapat pejabat dan pegawai negeri yang memiliki gelar sarjana, sebagian masyarakat menilai kemampuan dan kinerja mereka belum mencerminkan kualitas pendidikan yang dimiliki. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi dan wakil rakyat di daerah tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan pengangkatan pejabat, serta menegakkan aturan secara tegas agar pemerintahan di Lampung Utara diisi oleh sumber daya manusia yang berintegritas, berkompeten, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (mediaviral.co)
