Jakarta — MediaViral.co
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana ini kembali mengemuka di tengah sorotan publik terhadap mahalnya biaya politik dan berbagai persoalan yang mengiringi pelaksanaan pilkada langsung.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra menegaskan bahwa mekanisme pilkada langsung yang selama ini diterapkan telah menelan anggaran yang sangat besar, baik dari sisi keuangan negara maupun biaya politik yang harus ditanggung para kandidat. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya membebani APBN dan APBD, tetapi juga menciptakan ketimpangan kesempatan bagi calon kepala daerah yang memiliki kapasitas namun tidak didukung modal finansial besar.
“Biaya pilkada langsung sangat tinggi. Ini menjadi persoalan serius karena tidak semua figur berkualitas memiliki kemampuan finansial untuk bersaing. Akibatnya, demokrasi justru berpotensi dikuasai oleh pemilik modal,” ujar petinggi Gerindra.
Gerindra menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi solusi untuk memangkas pemborosan anggaran yang selama ini terserap pada tahapan panjang pilkada, mulai dari logistik pemilu, distribusi surat suara, pengamanan, hingga kampanye terbuka yang menelan biaya besar. Efisiensi tersebut dinilai lebih rasional dan memungkinkan anggaran daerah dialihkan ke sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tak hanya soal efisiensi, Gerindra juga menyoroti tingginya ongkos politik dalam pilkada langsung yang dinilai rawan memicu praktik politik uang dan transaksi kekuasaan. Beban biaya kampanye yang besar kerap disebut menjadi pintu masuk terjadinya praktik balas budi, korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan setelah kepala daerah terpilih.
“Jika ongkos politik terlalu mahal, risikonya adalah politik transaksional. Ini yang ingin kita tekan. Dengan pemilihan melalui DPRD, proses politik bisa lebih terkendali dan fokus pada kapasitas, rekam jejak, serta visi calon kepala daerah,” tegasnya.
Menjawab kritik yang menyebut pemilihan melalui DPRD sebagai langkah mundur demokrasi, Gerindra menegaskan bahwa sistem tersebut tetap demokratis dan konstitusional. Pasalnya, anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilu legislatif. Dengan demikian, kedaulatan rakyat tetap terwakili melalui mekanisme perwakilan yang sah.
Meski demikian, Gerindra menekankan bahwa perubahan sistem pilkada tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Pembahasan harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, akademisi, masyarakat sipil, dan pemerintah, agar tidak memicu polemik luas serta tetap menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Wacana ini dipastikan akan terus menjadi perdebatan publik, mengingat pilkada langsung selama ini dianggap sebagai simbol partisipasi rakyat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Namun di sisi lain, tekanan efisiensi anggaran dan upaya menekan praktik politik transaksional menjadi alasan kuat bagi sejumlah pihak untuk mengevaluasi kembali sistem yang berlaku.
Editor: Dani
Mediaviral.co
