Sukamara, Kalimantan Tengah – MediaViral.co
Aroma dugaan penyimpangan anggaran negara kian menyengat di Kabupaten Sukamara. Sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah yang bersumber dari uang rakyat diduga tidak dikerjakan sesuai kontrak, bahkan sebagian terindikasi mangkrak. Kondisi ini memunculkan dugaan serius adanya praktik terkoordinir yang diduga melibatkan oknum pejabat tinggi daerah, Selasa (30/12/2025).
Kasus proyek rehabilitasi jaringan pengairan Sungai Baru yang sebelumnya diberitakan sebagai “proyek miliaran tak selesai” ternyata bukan satu-satunya. Penelusuran awak media di lapangan menemukan indikasi bahwa proyek lanjutan pembangunan Pasar Sukamara juga mengalami keterlambatan dan ketidakjelasan progres.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah proyek-proyek tersebut memang gagal secara teknis, atau sengaja dibiarkan bermasalah demi kepentingan tertentu?
Seorang warga Sukamara yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut kondisi ini sebagai ironi pembangunan.
“Anggarannya besar, miliaran rupiah, tapi hasilnya jauh dari harapan. Ini uang rakyat, tapi seolah hanya jadi bancakan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia menegaskan, jika dugaan ini dibiarkan, maka Sukamara hanya akan menjadi ladang empuk bagi pihak-pihak yang diduga ingin memperkaya diri dari uang negara.
“Kalau begini terus, bagaimana daerah ini mau maju?” katanya.
Lebih mencengangkan, papan informasi proyek lanjutan Pasar Saik (Sayur dan Ikan) di Jalan M. Nazir, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, tidak mencantumkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Padahal, transparansi proyek adalah kewajiban mutlak agar publik dapat melakukan pengawasan.
Tidak hanya itu, beredar pula informasi yang semakin menguatkan dugaan praktik tidak sehat. Awak media menerima keterangan bahwa sebelum proses lelang dilaksanakan, proyek-proyek tertentu diduga sudah memiliki “pemenang”. Bahkan, seorang oknum kontraktor disebut-sebut secara terbuka mengatakan, “Ini proyek anak si anu, jangan coba-coba diganggu.”
Jika pernyataan tersebut benar, maka dugaan pengaturan proyek bukan lagi isu biasa, melainkan alarm keras bagi aparat penegak hukum.
Masyarakat menilai kondisi ini sebagai tamparan bagi prinsip keadilan dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Oleh sebab itu, desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung ke Kabupaten Sukamara semakin menguat. Selain KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat dan daerah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hingga Kejaksaan Agung RI diminta segera melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh.
Publik berharap, jika benar terdapat dugaan penyimpangan, maka kasus ini tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata, melainkan berujung pada penegakan hukum yang tegas dan transparan.
Awak media menegaskan tidak akan berhenti mengawal persoalan ini. Penelusuran fakta akan terus dilakukan hingga dugaan penyimpangan anggaran negara benar-benar terbuka ke publik dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban hukum.
Uang rakyat bukan untuk dipermainkan. Sukamara menunggu keadilan.
(Irvand)
