Medan, Sumatera Utara – MediaViral.co
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara dinilai perlu melakukan refleksi mendalam agar tidak berjalan sendiri di tengah kompleksitas persoalan umat dan bangsa yang kian berat. MUI didorong untuk tampil lebih humanis, membumi, serta selaras dengan agenda kebangsaan agar tetap relevan sebagai penuntun umat.
Hal tersebut disampaikan Dr. A. Rasyid, MA, dalam pandangannya menjelang Musyawarah Daerah (Musda) MUI Sumut. Ia menilai, MUI saat ini berada pada persimpangan penting antara mempertahankan peran normatif keagamaan atau bertransformasi menjadi institusi keumatan yang aktif menjawab persoalan sosial secara nyata.
“Persoalan umat hari ini tidak hanya soal fikih yang teknis, tetapi menyangkut kemiskinan struktural, narkoba, rendahnya kualitas pendidikan, lunturnya etos kerja, dan rapuhnya ketahanan moral generasi muda,” ujar Dr. Rasyid.
Menurutnya, MUI Sumut memiliki otoritas moral yang besar, namun otoritas tersebut dapat kehilangan relevansi jika tidak diiringi dengan keberanian membaca konteks zaman. Ia menekankan pentingnya MUI hadir sebagai mitra strategis negara dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Dr. Rasyid menyoroti bahwa dakwah ke depan harus lebih menekankan pada penguatan kemandirian ekonomi umat, etos kerja, dan produktivitas. Perdebatan keagamaan yang terlalu sempit dinilai tidak cukup menjawab akar persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
“Ketika kemiskinan menjadi sumber banyak persoalan, maka membiarkan umat larut dalam kepasrahan tanpa dorongan kemandirian adalah kelalaian moral,” tegasnya.
Ia juga menyinggung persoalan narkoba yang semakin mengkhawatirkan di Sumatera Utara. Menurutnya, fatwa keagamaan saja tidak cukup tanpa disertai langkah konkret berupa edukasi, rehabilitasi, dan gerakan penyadaran berbasis masjid, pesantren, sekolah, dan kampus.
Dalam bidang pendidikan, MUI diminta lebih aktif mendorong kesadaran umat bahwa menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah dan fondasi peradaban. Iman, kata dia, seharusnya menjadi energi transformasi sosial, bukan dipisahkan dari realitas kehidupan.
Lebih lanjut, Dr. Rasyid mengingatkan bahwa MUI Sumut sebagai lembaga yang menerima dana hibah pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menyelaraskan visi dengan agenda pembangunan nasional. Namun, keselarasan tersebut bukan berarti kehilangan independensi.
“Keselarasan itu adalah kolaborasi, bukan kooptasi. MUI harus tetap independen secara moral, tetapi peka terhadap arah kebijakan negara demi kemaslahatan umat,” jelasnya.
Musda MUI Sumut dinilai menjadi momentum strategis untuk menghadirkan sosok pemimpin yang tidak hanya kuat secara keilmuan, tetapi juga matang secara sosial dan kenegarawanan. Pemimpin yang mampu berdialog, merangkul generasi muda, serta menjembatani nilai-nilai agama dengan kebijakan publik.
“MUI Sumut tidak kekurangan otoritas, tetapi bisa kehilangan relevansi jika enggan berubah. Bertafakur bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk memperbaiki diri,” pungkasnya.
Dengan kepemimpinan yang humanis, progresif, dan berpihak pada kemaslahatan bersama, MUI Sumut diharapkan mampu berdiri di jantung persoalan umat dan menjadi penuntun yang relevan di tengah dinamika zaman.
(KRO/RD/AN)
