Lampung Utara – MediaViral.co
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai penyelamat gizi anak sekolah justru berubah menjadi mimpi buruk. Belasan siswa SDN 3 Sindang Sari dilaporkan mengalami mual dan muntah usai menyantap makanan MBG pada 12 Januari 2026. Fakta ini meledak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Lampung Utara, Jumat (28/02/2026).
Ruang rapat mendadak panas. RDP yang dipimpin Wiliam Memora (Komisi III) dan Rahmat Padli (Komisi II) menguliti dugaan kelalaian dalam pengelolaan makanan MBG yang disuplai SPPG Yayasan YPPSDP Hajjah Lis, Sindang Sari, Kotabumi.
Yang membuat publik geram, hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan makanan tersebut tidak layak konsumsi dan terindikasi bakteri Bacillus cereus — bakteri yang dapat memicu keracunan makanan.
Pertanyaannya: mengapa dapur masih beroperasi?
Kepala SPPG Sindang Sari, Abib Saputra, menjadi sorotan tajam. Ia dinilai tak mampu menjawab lugas soal enam rekomendasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), yakni:
Melengkapi sertifikasi
Perbaikan infrastruktur
Perbaikan manajemen
Peningkatan kualitas SDM
Perbaikan administrasi
Perbaikan mutu gizi
Ironisnya, disebutkan belum separuh rekomendasi dipenuhi, namun operasional sudah berjalan.
Situasi makin memanas saat izin lingkungan dipertanyakan. Ketua Satgas MBG Lampung Utara, Mat Soleh, yang sebelumnya menyatakan SPPG bandel akan direkomendasikan ditutup, kini menyebut kewenangan sepenuhnya berada di tangan BGN. Pernyataan itu langsung memicu protes keras dari peserta RDP.
Jurnalis Mintaria Gunadi secara terbuka mempertanyakan konsistensi sikap Satgas dan mendesak penghentian operasional SPPG hingga seluruh syarat dipenuhi. “Jangan tunggu korban berikutnya,” tegasnya dalam forum.
Tak ingin isu ini melebar tanpa langkah konkret, Ketua DPRD Lampung Utara, Yusrizal, langsung turun melakukan inspeksi mendadak pasca-RDP. Hasil sidak menemukan masih banyak aspek yang harus dibenahi di dapur SPPG Sindang Sari.
Kini publik menunggu: apakah SPPG akan ditutup sementara demi keselamatan anak-anak? Atau justru dibiarkan beroperasi di tengah rekomendasi yang belum tuntas?
Program yang seharusnya menjamin gizi generasi penerus bangsa kini berada di ujung tanduk. Jika pengawasan lemah dan rekomendasi diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar program—melainkan kesehatan anak-anak Lampung Utara. (mediaviral.co)
