Lampung — MediaViral.co
Polda Lampung melakukan pemantauan langsung ke dua pabrik tapioka di Lampung Tengah untuk memastikan penerapan Harga Acuan Pembelian (HAP) ubi kayu sesuai amanat Keputusan Gubernur Lampung yang berlaku mulai 10 November 2025. Langkah ini dilakukan untuk menjamin stabilitas harga di tingkat petani serta mencegah terjadinya praktik yang berpotensi merugikan.
Pemantauan dilaksanakan pada Kamis (13/11/2025) di dua lokasi, yakni PT Bukit Kencana Mas di Kecamatan Gunung Sugih dan PT Tedco Agri Makmur di Kecamatan Way Pengubuan. Kegiatan ini melibatkan tim gabungan dari Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Disperindag, Diskominfotik, PPUKI Lampung, serta Satgas Asta Cita Ditreskrimsus dan Bid Humas Polda Lampung.
Hasil pengecekan menunjukkan kedua pabrik telah menerapkan harga pembelian ubi kayu sebesar Rp1.350 per kilogram dengan batas rafraksi maksimal 15 persen sesuai regulasi gubernur.
Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, menegaskan bahwa pengawasan ini akan dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan.
“Polda Lampung berkomitmen memastikan setiap pabrik tapioka menaati keputusan gubernur terkait HAP ubi kayu. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi petani dan menjaga kestabilan harga di lapangan,” ujar Yuni.
Dari hasil pemantauan, PT Bukit Kencana Mas tercatat telah menyerap sekitar 8.400 ton ubi kayu dari tanggal 10 hingga 13 November 2025. Seluruh transaksi dinilai sesuai ketentuan harga dan pabrik diketahui masih beroperasi normal.
Sementara itu, PT Tedco Agri Makmur juga dinyatakan patuh dengan harga pembelian Rp1.350 per kilogram dan tingkat rafraksi berkisar 12–13 persen. Sejak 10 November, perusahaan telah membeli sekitar 3.100 ton bahan baku. Perusahaan ini diketahui telah bermitra dengan petani sejak 2015 dan kini memasok kebutuhan 22 konsumen industri tapioka aktif.
Yuni menyebutkan bahwa pengawasan seperti ini akan diperluas ke seluruh wilayah Lampung untuk memastikan konsistensi pelaksanaan kebijakan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar harga acuan benar-benar memberikan keadilan bagi petani, sekaligus menjaga keseimbangan tata niaga ubikayu di daerah,” ujarnya.
Pemerintah daerah berharap langkah terpadu ini mampu memperkuat posisi petani dalam rantai pasok serta mendukung stabilitas industri tapioka di Lampung yang menjadi salah satu sentra ubikayu terbesar di Indonesia. (mediaviral.co)
