Ogan Ilir, Sumatera Selatan — MediaViral.co
Dunia pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir kembali tercoreng oleh ulah segelintir oknum yang mengatasnamakan profesi wartawan. Sebuah dugaan pemerasan berkedok kerja sama media mencuat, menyeret nama seorang oknum dari media online berinisial TP, yang diduga menjalankan skema kerja sama fiktif dengan sejumlah sekolah di wilayah tersebut.
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Ogan Ilir, Fidel Castro, mengecam keras praktik yang dinilai mencederai marwah pers dan mencoreng integritas dunia pendidikan.
“Jurnalis itu seharusnya mengabdi pada kebenaran dan nurani rakyat, bukan memperjualbelikan berita dengan modus kerja sama. Ini bukan lagi pelanggaran etik, tapi bentuk pemerasan yang harus diusut tuntas,” tegas Fidel, Rabu (5/11/2025).
Modus Berkedok Kerja Sama Publikasi
Praktik ini dijalankan secara sistematis. Oknum wartawan tersebut mendatangi sejumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Ogan Ilir, menawarkan “kerja sama publikasi” berupa promosi citra sekolah di media online. Kesepakatan kemudian diformalkan melalui Memorandum of Understanding (MOU) agar terkesan sah dan profesional.
Namun, di balik dokumen tersebut tersembunyi pungutan liar berkedok profesionalitas media.
Seorang kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, setiap sekolah dipatok biaya Rp200.000 per bulan, dibayar secara triwulan sebesar Rp600.000.
“Dana itu diambil dari anggaran sekolah tahun 2025, dan kami merasa terbebani. Uang yang seharusnya untuk pengembangan mutu pendidikan malah habis untuk memenuhi permintaan ‘kerja sama’ media,” ujarnya.
Citra Pers Dirusak oleh Oknum Serakah
Menurut PPWI Ogan Ilir, tindakan tersebut merupakan kejahatan moral yang merusak citra profesi wartawan.
“Oknum seperti ini ibarat racun dalam tubuh pers. Mereka memanfaatkan atribut wartawan untuk memeras, bukan untuk membela kepentingan rakyat. Ini harus dibersihkan agar dunia pers kembali bermartabat,” tegas Fidel.
Fidel juga menyoroti ketimpangan logis dalam besaran biaya kerja sama tersebut.
“Media cetak saja, yang punya koran fisik, tarifnya hanya Rp50.000 per bulan. Masak media online tanpa produk fisik mematok Rp200.000 per bulan? Ini jelas tidak masuk akal,” sindirnya.
PPWI menilai, praktik semacam ini subur karena lemahnya pengawasan internal media dan kurangnya tindakan tegas aparat hukum terhadap penyalahgunaan profesi jurnalistik.
Hukum Harus Bertindak
PPWI Ogan Ilir mendesak aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata terhadap dugaan pemerasan ini.
“Kalau wartawan sudah menjadi algojo bagi sekolah, lalu siapa lagi yang akan melindungi dunia pendidikan kita?” ujar Fidel dengan nada keras.
Organisasi wartawan itu menyatakan siap mendampingi pihak sekolah yang menjadi korban, agar berani melapor tanpa rasa takut atau tekanan.
“Kami bukan hanya bicara, kami akan berdiri di depan. Oknum yang mempermalukan profesi ini harus ditindak setegas-tegasnya,” tegas Fidel.
Peringatan Keras untuk Dunia Pers
Kasus ini menjadi peringatan serius bagi seluruh insan pers, khususnya di Ogan Ilir. Profesi wartawan bukan alat tukar untuk keuntungan pribadi, melainkan pilar demokrasi yang menjaga kebenaran dan keadilan publik.
Dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang lahirnya generasi cerdas dan berintegritas — bukan ladang peras bagi segelintir orang yang menyalahgunakan profesi jurnalis.
Kini, publik menunggu langkah aparat penegak hukum: apakah keadilan akan ditegakkan, atau kembali dibiarkan oleh sistem yang sudah terlalu sering menutup mata?
(Laporan: PPWI Ogan Ilir / Pewarta)
