Lampung Barat – MediaViral.co
Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) kembali mencuat di Kabupaten Lampung Barat. Kali ini, sorotan publik tertuju pada proyek pembangunan kios pasar Desa Tugu Ratu, Kecamatan Suoh, yang anggarannya mencapai Rp260.500.000 dari Dana Desa tahun 2025.
Proyek itu dikerjakan pihak ketiga, namun sudah hampir dua bulan mangkrak tanpa aktivitas, menyisakan tanya besar di tengah masyarakat: ke mana larinya anggaran ratusan juta tersebut?
Proyek Terhenti Dua Bulan, Penjelasan Peratin Dinilai Tidak Masuk Akal
Saat tim media melakukan penelusuran ke lokasi, kondisi bangunan tampak tidak bergerak dari progres sebelumnya. Besi-besi tulangan mencuat, adukan semen tampak mengering tak merata, dan tidak satu pun pekerja terlihat di area proyek.
Ketika dikonfirmasi, Peratin Tugu Ratu, Herlin, justru memberikan alasan yang dianggap tidak logis oleh warga.
“Pekerjaan dihentikan karena tukang ada hajatan. Selain itu, tiang cornya juga belum kering,” kata Herlin, Senin (24/11/2025).
Penjelasan itu memicu reaksi keras. Warga menilai alasan tersebut tidak sepadan dengan durasi mangkraknya pekerjaan yang mencapai dua bulan.
“Tukang hajatan dua bulan? Itu alasan yang tidak bisa diterima. Proyek ratusan juta tidak boleh digantung begitu saja,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga Makin Geram: Bukan Hanya 2025, Proyek 2024 Harus Diaudit Total
Kemarahan publik tidak berhenti pada proyek kios pasar tahun 2025. Warga Tugu Ratu juga mendesak agar semua kegiatan Dana Desa tahun 2024 diperiksa ulang, karena diduga terdapat indikasi ketidakwajaran dan potensi pekerjaan fiktif.
Mereka mengungkapkan sejumlah kegiatan DD 2024 yang dinilai janggal, terutama terkait nilai anggaran yang besar namun tidak jelas wujud fisiknya.
Daftar Kegiatan Dana Desa 2024 yang Diminta Diaudit Ulang
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa / Kios Milik Desa
Rp201.353.800
Rp78.730.000
Rp1.840.000
- Penyelenggaraan Posyandu, Makanan Tambahan Ibu Hamil, dan Insentif Kader
Rp104.175.000
- Peningkatan Produksi Peternakan / Pengolahan Kandang
Rp24.500.000
- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Pengadaan Alat Pertanian, Alat Produksi, serta Pengolahan Padi & Jagung
Rp73.000.000
Menurut warga, sejumlah kegiatan tersebut tidak memiliki dampak nyata maupun bukti fisik yang proporsional dengan dana yang dihabiskan.
“Kegiatan-kegiatan itu perlu dicek satu per satu. Banyak yang diragukan, banyak yang tidak terlihat hasilnya. Kami menduga ada anggaran yang tidak sesuai realisasi,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Warga Minta Tipikor dan Kejaksaan Turun Tangan
Desakan warga kini mengarah pada permintaan agar Tipikor Polres, Kejaksaan Negeri, dan Inspektorat Lampung Barat segera turun melakukan audit investigatif. Mereka menilai indikasi penyimpangan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau memang terbukti ada penyalahgunaan Dana Desa, kami minta diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada yang dilindungi. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat desa,” tegas warga Tugu Ratu.
Dugaan “Pola” Penyimpangan Dana Desa Mulai Terlihat
Sejumlah pemerhati desa menilai kasus Tugu Ratu bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap pola penyimpangan Dana Desa yang kerap terjadi:
pekerjaan mangkrak,
penjelasan tidak masuk akal,
kegiatan tahun sebelumnya tidak jelas output-nya,
anggaran besar tetapi hasil tidak sepadan,
dugaan proyek “pesanan” dengan pihak ketiga.
Jika pola ini benar, maka kasus Tugu Ratu bukan sekadar proyek mangkrak, tetapi bisa mengarah pada indikasi praktik koruptif terstruktur.
Inspektorat dan Kecamatan Diminta Tidak Tutup Mata
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kecamatan Suoh dan Inspektorat Lampung Barat belum memberikan komentar resmi. Namun tekanan publik semakin kuat agar kedua lembaga ini tidak melakukan pembiaran.
Menurut warga, pengawasan internal pemerintah harus bergerak cepat sebelum kasus ini berkembang lebih luas.
“Kami bukan menuduh, tapi meminta bukti yang jelas. Kalau proyek benar, tunjukkan hasilnya. Kalau salah, proses hukumnya harus jalan.”
MediaViral.co Akan Mengikuti Kasus Ini Hingga Tuntas
Proyek kios pasar yang mangkrak dan daftar kegiatan Dana Desa 2024 yang janggal semakin memperkuat tuntutan audit menyeluruh. Dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah, masyarakat menilai transparansi dan akuntabilitas adalah kewajiban, bukan pilihan.
Tim MediaViral.co akan terus melakukan penelusuran, mengumpulkan data tambahan, dan mengonfirmasi pihak-pihak terkait untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang objektif dan faktual. (mediaviral.co)
