Jayapura / Papua, koranpemberitaankorupsi.id
Jumat 27 Juni 202
Pemandangan truk kontainer di terminal Depo Tanto Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua dan aktivitasnya yang setiap hari terlihat melintas dijalan umum, mendapat sorotan tajam dari Ketua LSM WGAB Papua, Yerri Basri Mak,SH.,MH.
Kepada media ini, Yerri yang juga seorang aktivis yang aktif menyuarakan tentang pentingnya penyelamatan lingkungan dari bahaya polusi, kembali menyampaikan risiko dan dampak buruk yang disebabkan oleh aktivitas kontainer diterminal Peti Kemas Depo Tanto Hamadi.
Menurutnya, debu yang dihasilkan dari aktivitas keluar masuknya kontainer di terminal tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan, terutama Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan karena tingginya kadar debu yang berpeluang merusak rongga pernapasan dan bisa menyebabkan paru-paru kronis.
” Aktivitas bongkar muat kontainer di diterminal Depo Tanto Hamadi, pertigaan lampu merah dengan cuaca panas, dapat menyebabkan debu beterbangan dan meningkatkan konsentrasi debu di udara serta bisa membuat iritasi pada saluran pernapasan, juga dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, seperti ISPA, Asma, dan Alergi disekitar tubuh. Maka ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota Jayapura untuk mengatasi hal yang dianggap sepele ini,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa, upaya untuk melakukan pencegahan dan pengendalian dampak debu diterminal kontainer di kompleks angkatan laut itu, perlu diperhatikan lokasi atau tempat yang strategis dan jauh dari lingkungan warga, serta pihak perusahan wajib menerapkan standar kesehatan dilokasi kepada karyawan dan siapa saja yang berkepentingan, seperti penggunaan alat pelindung diri (masker) penyiraman area untuk mengurangi debu beterbangan dan menerapkan standar operasional yang baik untuk meminimalkan dampak kesehatan harus menjadi prioritas.
Ia juga berharap kepada pihak Pelindo agar memperhatikan aktivitas pengiriman, ” Pihak Pelindo dan truck kontainernya hendakla mematuhi aturan lalu lintas dan memiliki izin operasional yang sah. Selain itu, sopir truck kontainer juga harus memperhatikan batasan berat dan dimensi untuk menjamin keamanan lalu lintas dan jalan, sebab muatan yang berlebihan dapat merusak struktur jalan dan itu terbukti banyak jalan yang retak dan diberi tambalan. Bukan saja itu, kita lihat lalu lalangnya truck kontainer setiap hari menciptakan kemacetan dan kecelakaan karena monopoli jalan yang dilalui banyak pengendara, maka kami berharap pemerintah kota bisa memperhatikan hal ini secepatnya” pesan aktivis pemerhati lingkungan.
Yerri menambahkan, hal ini seharusnya jadi perhatian pemerintah karena menyangkut keselamatan pengguna jalan, kenyamanan bersama, juga menyangkut biaya perbaikan jalan yang tidak seharusnya maka, menjadi keharusan pemerintah kota Jayapura untuk segera berkordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab agar kebijakan segera diambil untuk memulihkan area tersebut dari gangguan kemacetan dan gangguan kesehatan.
Dirinya dengan tegas meminta kepada pemerintah kota Jayapura untuk segera mengeluarkan Perda tentang larangan kendaraan berat bermuatan kontainer dijalan umum (utama) sebab dapat merusak permukaan jalan, membuat lubang, retak, atau bahkan merusak struktur jalan. Dan biaya publik yang seharusnya dapat dialokasikan untuk tujuan lain bisa terpakai hanya untuk perbaikan jalan yang tidak seharusnya terjadi.
” Hal ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini, Walikota dan Wakil Walikota Jayapura. Intinya, lokasi peti kemas (kontainer) di terminal Depo Tanto Hamadi pertigaan lampu merah itu segera dipindahkan ketempat yang jauh dari pemukiman warga, jauh dari lalu lintas kendaraan yang padat. Ini saya berbicara mewakili seluruh masyarakat di kota Jayapura, seluruh pengguna jalan dikota ini demi kenyamanan kita semua,” pinta Ketua LSM WGAB Papua.
(Nando)
