Bandar Lampung — MediaViral.co
Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (Lapak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu (12/11/2025). Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas atas dugaan keterlibatan seorang oknum anggota DPRD dalam proyek revitalisasi sekolah dasar yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat tahun 2025.
Ketua Lapak, Nova Handra, menyebut lembaganya menerima banyak laporan dari masyarakat dan pekerja proyek mengenai praktik intervensi politik dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah.
“Kami mendapat laporan bahwa ada oknum anggota dewan yang ikut bermain dalam proyek di beberapa sekolah, di antaranya SDN 1 Rajabasa, SDN 2 Rajabasa, dan SDN 2 Batu Putu. Ini mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik,” ujar Nova saat berorasi.
Nova menegaskan, DPRD tidak boleh menutup mata atas dugaan penyimpangan tersebut. Jika praktik semacam ini dibiarkan, katanya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif akan terus merosot.
“Kalau DPRD diam, ini bisa menjadi preseden buruk. Kami mendesak agar semua pihak yang terlibat diperiksa secara terbuka, supaya publik tahu siapa yang bermain di balik proyek-proyek pendidikan itu,” tegasnya.
Fraksi Gerindra Dorong Transparansi
Aksi Lapak mendapat respons cepat dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri, yang turun langsung menemui massa aksi. Ia mengakui, fraksinya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi dan menemukan adanya kejanggalan dalam proses pengerjaan proyek.
“Kami sudah melakukan sidak, dan memang ada hal-hal yang perlu diperjelas. Namun, pemanggilan pihak-pihak terkait bukan kewenangan fraksi, melainkan ranah Badan Kehormatan (BK) DPRD,” ujar Mayang.
Dewi menambahkan, Fraksi Gerindra akan mendorong agar temuan lapangan tersebut dibahas secara resmi dalam rapat internal DPRD untuk memastikan pengawasan terhadap penggunaan dana publik berjalan transparan.
Badan Kehormatan Minta Bukti Kuat
Sementara itu, anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Golkar yang juga duduk di Badan Kehormatan, Yuhadi, menilai setiap tuduhan harus disertai bukti kuat sebelum dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap anggota dewan yang disebut-sebut terlibat.
“Kalau memang benar ada keterlibatan oknum dewan, kami siap memanggil semua pihak, baik kepala sekolah maupun anggota dewan yang bersangkutan. Tapi semuanya harus berdasarkan bukti yang kuat,” kata mantan Ketua DPD II Partai Golkar Bandar Lampung itu.
Namun, sejumlah pengunjuk rasa menilai pernyataan Yuhadi justru mengaburkan pokok persoalan. Mereka menduga, oknum yang disebut-sebut terlibat dalam proyek revitalisasi sekolah berasal dari fraksi yang sama dengan Yuhadi.
Lapak Siap Laporkan ke Penegak Hukum
Dalam aksi tersebut, massa Lapak membawa sejumlah spanduk bertuliskan, “Komisi IV Harus Transparan Revitalisasi Sekolah Bandar Lampung” dan “Periksa Kepala Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi Bandar Lampung.”
Nova menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Bila DPRD tidak mengambil langkah konkret, Lapak akan melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Kalau DPRD tidak berani bertindak, kami akan membawa data ini ke penegak hukum. Proyek pendidikan jangan dijadikan ladang keuntungan politik,” pungkasnya. (mediaviral.co)
