LAMPUNG UTARA, KORANPEMBERITAANKORUPSI.ID
Diketahui permainan proyek di Kabupaten Lampung Utara selama ini adalah belum di gelar proyek atau belum dilakukan lelang tapi rekanan atau pemborong sudah mengerjakan bangunan yang akan di lelang, seakan sudah tahu paket proyek mana yang akan dimenangkan, tapi itulah cara kontraktor di Lampung Utara selama ini, belum dilelang sudah tahu paket proyek mana milik nya kelak, itu dikarenakan adanya fee proyek dari nilai anggaran harus stor fee 20% kepada Bupati dan lain nya, dan itu belum termasuk jatah Kepala Dinas dan PPK Kabid dan Pengawas Lapangan bidang nya masing-masing.
Adanya kegaduhan di Lampung Utara dalam beberapa Bulan ini pasca setelah Pilkada dan di umumkan pelantikan di bulan Maret maka jabatan Bupati atau di kenal selama ini PJ Bupati di perpanjang, sedangkan kebiasaan lelang sudah bisa di bulan Maret, “jelas dong kalau kebiasaan sebelum lelang bisa di kerjakan berarti di bulan Februari rekanan bisa kerja,” itu yang menjadi perbincangan masyarakat Kabupaten Lampung Utara, ramainya kegaduhan yang ada dalam bulan-bulan ini tak jauh urusan Politik, ada yang di korbankan ada juga yang mengorbankan demi kepentingan.
Diketahui kegaduhan tersebut ada yang berasal dari masalah penerimaan P3K, ada juga masalah bangunan proyek yang kurang bagus, benar itu mendasar apabila di permasalahkan, tapi yang jadi pertanyaan nya di masyarakat adalah bukan nya dalam suatu pekerjaan bangunan proyek itu ada FHO ada juga PHO, kan itu ada masa pemeliharaan selama 90 hari, dan uang nya juga di gantung di Pemerintah Daerah, apabila ada kerusakan dalam waktu 90 hari maka masih tanggung jawab si pemborong atau rekanan, sebenarnya para pejabat yang senior faham masalah itu, tapi ada juga pejabat yang baru dan kurang faham, masyarakat menilai ini permainan politik rebutan fee proyek antara Bupati yang akan di lantik nanti dengan PJ Bupati sekarang.
Masyarakat menjelaskan “mari berpolitiklah yang baek jangan antara pak PJ dan Bupati terpilih saling serang, masyarakat sudah faham jalan nya kemana arah tujuan itu, jangan membodohi para pejabat dan yang lain nya,” ujarnya.
Harapan masyarakat “kalau memang bisa di kerjakan proyek yang akan di tender itu sebelum pelantikan Bupati terpilih di bulan Maret nanti kan lebih baik, kalau memang niat nya mau membangun Lampung Utara lebih baik lagi kedepan nya, karna masyarakat sekarang butuh jalan yang di bangun bukan perlu melihat yang di atas ribut-ribut terus, ujarnya. Bersambung (koranpemberitaankorupsi.id)
