Lampung — MediaViral.co
Pemerintah Provinsi Lampung kembali mencatat sejarah. Dari 38 provinsi di Indonesia, hanya Lampung yang berhasil meraih predikat kualitas pelayanan publik tertinggi versi Ombudsman Republik Indonesia.
Prestasi langka ini sekaligus menempatkan Lampung di puncak nasional, mengungguli seluruh provinsi lain dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam acara Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, Kamis (29/1/2026), di Aula Lantai 1 Gedung Ombudsman RI, Jakarta.
Capaian ini mengukuhkan Provinsi Lampung sebagai role model nasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi—isu klasik yang selama ini membelit birokrasi di banyak daerah.
Acara penyerahan penghargaan turut dihadiri Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa capaian ini bukan hasil kerja individu, melainkan kerja kolektif seluruh jajaran Pemprov Lampung dalam membenahi wajah birokrasi.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat. Penghargaan ini menjadi pelecut semangat kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel,” tegas Jihan.
Ia menambahkan, hasil penilaian Ombudsman RI akan dijadikan kompas utama pembenahan tata kelola pelayanan publik, mulai dari penguatan sistem, mekanisme pengawasan, hingga peningkatan kualitas aparatur.
“Kami memastikan pelayanan publik di Lampung benar-benar memberi manfaat nyata, berjalan sesuai aturan, dan bebas dari maladministrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik memiliki korelasi langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Pelayanan publik yang baik adalah hak rakyat dan kewajiban pemerintah. Ketika birokrasi bekerja dengan benar, kepercayaan publik otomatis meningkat,” kata Yusril.
Ia juga menyoroti peran krusial Ombudsman RI sebagai benteng pengawasan pelayanan publik, terutama dalam mencegah maladministrasi yang kerap menjadi gerbang awal praktik korupsi.
Prestasi Lampung ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi daerah lain: pelayanan publik berkualitas bukan slogan, melainkan soal komitmen dan keberanian membenahi birokrasi dari dalam. (mediaviral.co)
