Lampung Barat – MediaViral.co
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi anak justru memantik polemik di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Seorang wali murid mengaku mendapat tekanan setelah berani mengkritik menu MBG yang diterima anaknya melalui media sosial.
Peristiwa itu terjadi pada Kamis (15/1/2026). Sang wali murid mengunggah foto menu MBG untuk anak usia taman kanak-kanak (TK) yang dinilainya jauh dari kata ideal. Unggahan tersebut dengan cepat menyebar dan menuai respons luas dari warganet.
Menu yang dipersoalkan terdiri atas nasi, tempe, buah salak, irisan timun dan kol, serta potongan kecil daging fillet. Bagi wali murid tersebut, komposisi itu belum mencerminkan standar gizi seimbang bagi anak usia dini yang sedang berada pada fase emas pertumbuhan.
“Ini bentuk evaluasi, bukan serangan. Tapi kok responsnya malah seperti intimidasi?” ujar wali murid itu dalam video berdurasi 5 menit 24 detik yang kini beredar luas di media sosial.
Alih-alih mendapat klarifikasi terbuka, kritik tersebut justru berujung pada kedatangan dua orang yang disebut sebagai pemilik atau pengelola dapur MBG ke rumah wali murid. Pertemuan itu direkam dan tersebar ke publik dengan identitas visual disamarkan.
Dalam rekaman, suasana percakapan terlihat tegang. Seorang pria menegaskan bahwa kritik seharusnya tidak disampaikan melalui media sosial.
“Kritik itu langsung saja, jangan ke media sosial,” ujar pria tersebut, kalimat yang justru memicu pertanyaan publik: apakah ruang kritik warga mulai dibatasi?
Seorang perempuan yang turut hadir bahkan menyebut kritik tersebut berpotensi berdampak luas, mulai dari pihak sekolah hingga siswa lain. Ia juga menegaskan bahwa penyusunan menu bukan semata kewenangan dapur, melainkan melibatkan tenaga ahli gizi.
Namun, pernyataan itu tidak serta-merta meredam kegelisahan publik. Pasalnya, selain didatangi ke rumah, wali murid juga mengaku menerima pesan singkat dari seseorang yang mengaku sebagai Kepala Dapur SPPG Sekincau. Pesan tersebut menekankan bahwa Program MBG bertujuan memenuhi kebutuhan gizi, bukan sekadar mengikuti selera anak.
Dalam rekaman yang sama, wali murid juga menyebut adanya pernyataan soal batas waktu penyelesaian masalah, di tengah derasnya sorotan warganet. Pernyataan ini memunculkan kesan seolah kritik warga harus segera “diselesaikan”, bukan didengarkan.
Kasus ini membuka tabir persoalan yang lebih besar: seberapa aman masyarakat menyampaikan kritik terhadap program publik yang dibiayai uang negara?
Alih-alih dibungkam, kritik seharusnya menjadi alarm perbaikan. Tanpa mekanisme pengaduan yang transparan dan bebas tekanan, Program Makanan Bergizi Gratis berisiko kehilangan kepercayaan publik—bahkan sebelum tujuan mulianya benar-benar tercapai. (mediaviral.co)
