Lampung Utara — MediaViral.co
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Lampung merespons laporan dugaan korupsi dana operasional di Desa Trimodadi, Lampung Utara. Respons cepat aparat penegak hukum ini menjadi sorotan publik, terutama setelah Presiden RI kembali menegaskan komitmen untuk memberantas korupsi, termasuk kasus-kasus yang menyentuh dana desa.
Kasus dugaan mark-up dana operasional tersebut dinilai beberapa pihak sebagai pintu masuk untuk mengungkap praktik penyelewengan anggaran desa yang lebih luas di wilayah Lampung Utara. Masyarakat selama ini menyuarakan kekesalan atas perilaku sejumlah oknum kepala desa yang dianggap kebal hukum dan tidak tersentuh proses penegakan hukum.
Respons Polda Lampung
Awak media mengonfirmasi informasi dugaan korupsi Kepala Desa Trimodadi melalui pesan WhatsApp kepada Dirkrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Dery Agung. Dalam pesan balasan, perwira berpangkat tiga melati itu menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan beserta bukti-buktinya.
“Siap, terima kasih informasinya. Segera kita tindak lanjuti,” jawabnya singkat.
Sikap ini dinilai sejalan dengan instruksi Presiden agar aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk korupsi, khususnya yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan desa.
Inspektorat Lampung Utara Siap Lakukan Pemeriksaan
Dari pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
“Senin akan langsung tim melakukan rapat dan menindaklanjuti, serta kemungkinan akan melakukan pemeriksaan mendalam,” ujarnya.
Desakan Publik untuk Transparansi
Kasus di Desa Trimodadi menjadi perhatian luas karena dianggap mencerminkan persoalan tata kelola anggaran desa yang lebih besar di Lampung Utara. Publik menilai langkah cepat aparat penegak hukum dan Inspektorat dapat menjawab keraguan masyarakat sekaligus mengikis stigma bahwa laporan dugaan korupsi desa sering berakhir tanpa tindak lanjut.
Masyarakat berharap proses penegakan hukum berjalan transparan dan menyeluruh sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengawasan dana desa. (mediaviral.co)
