SERANG/BANTEN
KORANPEMBERITAANKORUPSI.ID
Koalisi Lembaga Banten ( Kolebat ) Provinsi Banten, yang terdiri dari LSM KPK- Nusatara Provinsi Banten, Ormas Masyarakat DPP Patriot Nusantara ( MAPAN) Provinsi Banten, DPP Sidak Provinsi Banten, LSM GP2B Kota Serang dan DPK Karaben RI Kota Serang. Akan menggelar Aksi Unjuk Rasa kedua. Di Kantor Pj. Gubernur, DPRD Provisi dan Kejaksaan Tinggi Banten. Yang mana dari hasil Aksi pertama di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sama sekali tidak ada tanggapan dan Respon.
Tb. Mulyadi Ketua Umum Ormas MAPAN Ptovisni Banten mengatakan “kami akan gelar Aksi Unjuk yang ke dua di kantor PJ. Gubernur, DPRD Provinsi dan Kejaksaan Tinggi Banten. Kami minta kepada PJ. Gubernur Banten. Untuk Evaluasi ke tiga OPD Banten yang selama ini telah merugikan keuangan Negara pada penggunaan anggaran APBD Tahun 2023 dan Tahun 2024″, lanjut Mulyadi. sebagaimana di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten tahun 2023 telah tebukti adanya tindak Pidana korups pada pembagunan Breakwater PP Cituis yang berlokasi di Desa Surya Bahari kec. Paku Haji kab. Tanggerang.yang merugikan keuangan negara sebesar tiga miliyar lebih dan juga yang sama yaitu Pembangunan Dermaga PP Cituis dengan nilai Empat Milyar lebih.yang diduga tidak terselesaikan pada pekerjaannya.
Aminudin, Ketua LSM KPK- Nusantara Perwakilan Banten dengan komentarnya mengatakan, “kenapa aksi ini dilakukan karena untuk membuktikan adanya ketidak seriusan ke OPD Banten yang sebagai mengelola Anggaran APBD Tahun 2023-2024 Provinsi Banten, tentunya Rakyat Banten yang dirugikan. Seperti kegiatan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Banten dari tahun 2023 dan tahun 2024 yang terindikasi adanya dugaan penyimpangan dan Mark Up Anggaran pada kegiatan Pengadaan barang Jasa untuk SMA/SMK dan dan pekerjaan kontruksi pembanguan Ruang kelas SMA/SMK. Dan Juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Banten tahun 2024 yaitu Pembangunan Breakwater PP Cituis, Pembangunan Pabrik ES baru Binuangen, pengadaan Mesin Pabrik Es dan lainnya diduga tidak Sesuai Harga Produk pada pembelanjaannya.
“Maka untuk itu sebagai perwakilan Rakyat Banten yaitu DPRD Provinsi Banten , untuk segera Turun dan periksa kegiatan di tiga OPD Banten tersebut jangan sampai terus Uang rakyat banten di salahgunakan selama ini yang diduga terus di Korupsi.
Dupes, yang juga Ketua DPC GP2B Kota Serang turut berkomentar” saya lihat kegiatan di Dinas PUPR Provinsi Banten, Diduga adanya penyimpangan di pengadaan barang jasanya. Yang diduga telah merugikan Keuangan Negara pada pengerjaannya.dan kami meminta kepada PJ.Gubernur Banten untuk membuat tim kecil dan periksa kembali hasil Dokumentasi hasil progres Pekerjaan- Pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Banten.
Sebagaimana Koalisi Lembaga Banten ( KOLEBAT) yang juga aksi unjuk rasa pada 9 Desember 2024 juga Peringatan Hari Anti Korupsi di kejati Banten, dalam Aspirasinya nanti menuntut kejati Banten. Agar tidak menjadi pendampingan terhadap OPD Banten yang Bermasalah dan sudah terjadi adanya tindak pidana korupsi. Agar Banten terbebas dari Korupsi.
koranpemberitaankorupsi.id
