Jakarta – MediaViral.co
Partai Golkar memastikan akan memproses pergantian antar waktu (PAW) kursi DPR RI yang ditinggalkan Adies Kadir setelah resmi dilantik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menegaskan bahwa proses PAW akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menyebut pengganti Adies Kadir adalah calon legislatif dengan perolehan suara terbanyak berikutnya di daerah pemilihan (dapil) yang sama.
“PAW dilakukan sesuai mekanisme yang diatur undang-undang. Penggantinya adalah caleg dengan suara terbanyak berikutnya di dapil tersebut,” kata Sarmuji.
Berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif 2024 di Dapil Jawa Timur I, nama Adela Kanasya Adies tercatat berada di posisi kedua dengan raihan 12.792 suara. Adela diketahui merupakan putri dari Adies Kadir.
Meski secara hukum tidak melanggar aturan, langkah Adies Kadir berpindah dari kursi DPR RI ke Mahkamah Konstitusi memunculkan beragam respons publik. Sejumlah kalangan menilai, masuknya politisi aktif dan elite partai besar ke lembaga penjaga konstitusi menimbulkan pertanyaan mengenai independensi MK, khususnya dalam menghadapi sengketa dan dinamika pemilu ke depan.
Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi, mulai dari penyelesaian sengketa hasil pemilu hingga pengujian undang-undang yang berkaitan langsung dengan sistem politik dan kepemiluan. Oleh karena itu, latar belakang politik hakim MK kerap menjadi sorotan masyarakat sipil.
Selain itu, PAW kursi DPR RI yang berpotensi diisi oleh anggota keluarga juga memicu diskursus etika politik. Meski dinilai sah secara aturan, praktik tersebut dinilai sebagian pihak memperkuat persepsi publik tentang politik dinasti dan dominasi elite dalam struktur kekuasaan.
Hingga kini, Partai Golkar menegaskan seluruh proses yang dilakukan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pengamat mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan semata soal legalitas, melainkan menjaga kepercayaan publik terhadap independensi lembaga-lembaga demokrasi, khususnya Mahkamah Konstitusi, menjelang kontestasi politik dan pemilu berikutnya. (mediaviral.co)
