Tangerang/Banten, koranpemberitaankorupsi.id
Diduga SMK Mathla Ul Anwar Tiga Raksa Kabupaten Tangerang pangkas PIP dan diduga pungutan liar atau pungli PTS, dan juga diduga ada pengancaman dari pihak oknum guru bila tidak bayar PTS pada tanggal 10-3-2025.
Dana bos yang bersumber dari APBN-APBD digelontorkan dari pemerintah pusat sejak tahun pelajaran 2022-2023-2024, kerap kali di Salahgunakan oleh oknum kepsek nakal.
Jauh dari pantauan dan pengawasan siapapun. Termasuk pihak dinas pendidikan maupun lembaga swadaya masyarakat atau media banyak coretan dinding yang yang tidak pantas di baca oleh pihak siswi di SMP – Smk Mithla ul Anwar Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
Mengelola anggaran dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ) hingga ratusan juta dari pemerintah. Tetapi dalam kenyataannya, sekolah masih saja nampak kotor dan jorok dan jauh dari kata bersih. Diduga sang Oknum Kepsek menyelewengkan bantuan anggaran tersebut dan Diduga untuk kepentingan pribadi. Apa lagi setiap tahun, didalamnya pihak sekolah juga menerima kucuran dana tersebut. Termasuk bagi anggaran ( sarpras )perawatan sarana dan prasarana sekolah.Jumat 14-3-2025.
Ketika Tim DPC Tangerang LSM KPK Nusantara beserta media online dan cetak menghantarkan surat untuk klarifikasi dan konfirmasi, dalam menjalankan tugasnya sebagai kontrol melihat di dalam lingkungan sekolah Smp – SmK Mithla ul anwar Tigaraksa sungguh saat kondisi sekolah terlihat kusam dan jorok. “KEMANA DANA PERAWATAN SEKOLAH DARI DANA BOS”??.
Dalam kesempatan ini DPC Tangerang LSM KPK Ketua Endang Supriatna alias Bung Eden aktivis Junior muda.meminta Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kejaksaan ataupun Kepolisian agar segera memeriksa penggunaan anggaran BOS SMP-SMK Mithla ul Anwar Tahun 2022-2023-2024.
Kita minta APH (Aparat Penegak Hukum) memanggil Oknum Kepala agar dilakukan pemeriksaan, ” ujarnya.Ketua Eden
Lanjut mengatakan bahwa kami, akan segera melayangkan surat laporan kepada penegak hukum.Jika terbukti ada kesalahan agar ditindak tegas. “Ungkapnya.
Eden pun mendesak agar Bupati Tangerang Dan Gubernur provinsi Banten dan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tangerang dan kepala dinas provinsi Banten, “Mengevaluasi, bila perlu mencopot Oknum Kepsek
“Terkait etika maupun kinerjanya diduga tidak becus, gagal dan tidak mampu bertugas dengan baik, sangat perlu di Evaluasi agar tidak membawa citra buruk atau bobroknya bagi dunia pendidikan khususnya Pendidikan di kabupaten Tangerang,” Ketua Eden (Siti Munawaroh)
