Lampung Utara – MediaViral.co
Dugaan penahanan pencairan Dana Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Utara menuai sorotan tajam dari masyarakat. Hingga kini, diperkirakan masih banyak desa yang belum menerima pencairan Dana Desa, sehingga berdampak langsung pada pembangunan dan pelayanan di tingkat desa.
Sejumlah warga dan tokoh masyarakat menilai persoalan ini bukan hal baru. Bahkan, menurut mereka, praktik penahanan dan keterlambatan pencairan dana sudah menjadi rahasia umum di lingkungan pemerintah daerah.
“Bukan rahasia lagi kalau uang di pemerintah daerah sering diputar-putar dulu untuk kepentingan lain. Ini sudah jadi permainan lama,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Minggu (—).
Kondisi tersebut membuat banyak kepala desa dan masyarakat bawah menjadi pihak yang paling dirugikan. Program pembangunan desa terhambat, kegiatan pemberdayaan masyarakat tertunda, bahkan operasional pemerintahan desa ikut terganggu akibat keterbatasan anggaran.
Warga menilai, jika benar Dana Desa ditahan tanpa alasan yang jelas, maka hal tersebut patut dicurigai dan harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Mereka mendesak Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, hingga aparat penegak hukum untuk turun langsung melakukan evaluasi dan audit menyeluruh di Kabupaten Lampung Utara.
“Pemerintah pusat harus tahu, di Lampung Utara ini banyak sekali penyakit pejabat. Jangan sampai desa terus jadi korban permainan anggaran,” tegas warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPMD Kabupaten Lampung Utara belum memberikan keterangan resmi terkait alasan belum dicairkannya Dana Desa di sejumlah desa tersebut.
Masyarakat berharap transparansi dan keterbukaan segera dilakukan, agar Dana Desa benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak lagi menjadi alat permainan oknum pejabat daerah. (mediaviral.co)
