Kayuagung, OKI, Sumatera Selatan – MediaViral.co
Masyarakat kembali mengungkapkan kekecewaan atas munculnya lagi sejumlah anak punk yang berkumpul di kawasan Pasar Shopping Kayuagung. Padahal, beberapa hari sebelumnya mereka telah diamankan oleh pihak terkait. Kini, keberadaan mereka kembali meresahkan warga dan pedagang sekitar.
Kondisi tersebut semakin diperparah dengan keberadaan pos yang digunakan sebagai tempat berkumpul. Pos-pos tersebut dinilai kumuh dan tidak terawat sehingga mengganggu kenyamanan serta kebersihan lingkungan pasar.
Selain persoalan anak punk yang tak kunjung terselesaikan, masyarakat juga menyoroti keberadaan lahan parkir dan pos di kawasan pasar yang diduga merupakan aset pemerintah. Warga mempertanyakan kejelasan status lahan tersebut, termasuk dugaan adanya praktik jual beli yang dinilai tidak wajar.
“Kami ingin tahu siapa yang membeli dan siapa yang menjual lahan ini. Karena ini milik pemerintah, kenapa bisa diperjualbelikan? Apa tidak ada pengawasan dari Pemda OKI? APH jangan tutup mata terhadap hal ini,” ujar salah satu warga dengan nada geram.
Masyarakat mendesak agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan penjualan lahan publik tersebut. Mereka berharap semua pihak yang terlibat dapat dipanggil dan dimintai keterangan.
“Jangan hanya satu atau dua orang saja yang ditindak. Semua pihak yang terlibat harus diusut agar jelas siapa saja yang ada di balik transaksi ini,” tambahnya.
Warga juga meminta agar pos-pos yang dianggap tidak sah segera dibongkar. Selain menjadi tempat berkumpulnya anak punk, pos tersebut dinilai memperburuk kondisi pasar yang tampak kumuh dan tidak tertata.
“Pos-pos ini harus segera dibongkar agar Pasar Shopping Kayuagung kembali bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” tegasnya.
Masyarakat berharap Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir (OKI), aparat penegak hukum (APH), serta dinas terkait segera mengambil langkah tegas dan komprehensif. Penanganan diharapkan tidak hanya fokus pada penertiban anak punk, tetapi juga mengungkap secara transparan dugaan praktik jual beli lahan milik pemerintah yang dinilai melanggar aturan. (mediaviral.co)
