Serang, Banten – MediaViral.co
Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Studi Tiru yang diikuti Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kaur Keuangan dari sejumlah desa di Kabupaten Serang, yang diselenggarakan di Desa Srimulyo, Bantul–Yogyakarta, menuai sorotan dan dugaan adanya praktik maladministrasi. Pasalnya, kegiatan tersebut tidak tercatat dalam APBDes, sehingga memunculkan indikasi penggunaan anggaran yang tidak transparan.
Program yang digagas oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah (PUSPERDA) itu membebankan biaya sebesar Rp 3.950.000 per peserta untuk kebutuhan transportasi, penginapan, dan akomodasi lainnya. Namun kejanggalan muncul karena narasumber dalam kegiatan tersebut justru berasal dari Inspektorat dan Dinas PMD Kabupaten Serang, bukan dari Kabupaten Bantul atau Provinsi DIY.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai urgensi kegiatan tersebut dilakukan di luar daerah.
“Jika narasumbernya dari Serang, apa alasan kegiatan harus dilaksanakan di Bantul? Apakah hanya untuk jalan-jalan dan pemborosan anggaran?” ujar salah satu warga yang mempertanyakan transparansi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Konfirmasi ke Pejabat Terkait Tidak Mendapat Respons
Mediaviral.co mencoba melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak yang terlibat, namun tidak ada jawaban hingga berita ini diturunkan.
Rudi, Kepala Dinas DPMD Kabupaten Serang, tidak memberikan respons meski pesan WhatsApp telah terkirim.
Dedi Ardiansyah, Koordinator Kecamatan Petir, juga tidak memberikan komentar.
Linda Oktaria, Bendahara Kepanitiaan, tidak merespons pesan yang dikirim, padahal disebutkan bahwa pembayaran biaya kegiatan ditransfer ke rekening atas nama dirinya.
Sikap diam dari pihak-pihak terkait semakin memperkuat dugaan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel.
LSM KPK Nusantara Desak Transparansi
Ketua LSM KPK Nusantara Perwakilan Banten, Aminudin, meminta Dinas DPMD Kabupaten Serang untuk bersikap terbuka kepada publik dan media.
“Kami minta DPMD Serang agar transparan. Jangan sampai program Bimtek dan Studi Tiru ini menjadi tanda tanya publik. Biaya yang dikeluarkan cukup besar, dan seharusnya kegiatan bisa dilakukan di Kabupaten Serang,” tegasnya.
Aminudin juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi kepada Dinas PMD dan Bupati Serang untuk meminta klarifikasi terkait penggunaan anggaran kegiatan tersebut.
“Kami ingin memastikan, apakah biaya itu berasal dari uang pribadi peserta atau memakai Dana Desa. Jika menggunakan dana publik, maka harus jelas pertanggungjawabannya,” tambahnya. (mediaviral.co)
