Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Daerah

Dr. Moh. Hatta Dorong MUI Berdiri Independen dan Jadi Penyeimbang Kebijakan Publik

20
×

Dr. Moh. Hatta Dorong MUI Berdiri Independen dan Jadi Penyeimbang Kebijakan Publik

Sebarkan artikel ini

Medan, Sumatera Utara – MediaViral.co

Dr. Moh. Hatta menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus menjadi rumah besar bagi seluruh umat Islam di Sumatera Utara, tanpa memandang latar belakang organisasi, mazhab, maupun komunitas keagamaan. Hal ini ia sampaikan dalam wawancara khusus pada Rabu menjelang Musyawarah Daerah (Musda) MUI Sumut yang akan memilih kepengurusan baru pada Desember mendatang.

Example 300250

Ulama Sebagai Penjaga Moral dan Mitra Pemerintah

Dalam pandangan Dr. Hatta, ulama memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Selain berperan menjaga akhlak masyarakat, ulama juga menjadi penyeimbang kebijakan publik agar tetap berpihak pada kemaslahatan dan keadilan sosial.

“Ulama bukan sekadar pemberi fatwa. Ulama adalah penjaga moral masyarakat dan mitra kritis pemerintah dalam memastikan arah pembangunan sesuai nilai-nilai keislaman,” tegas Ketua Baznas Sumut tersebut.

Peran Ulama di Daerah Multikultural

Sumatera Utara dikenal dengan keberagaman agama, budaya, dan etnis. Dalam situasi seperti ini, ulama dianggap memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial.
Menurut Dr. Hatta, ulama masa kini harus memiliki kemampuan komunikasi lintas budaya, wawasan kebangsaan, serta kepekaan terhadap potensi konflik di lapisan masyarakat.

Ia turut menyoroti tantangan era digital, terutama penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial.
“Ulama harus hadir memberikan keteduhan dan menyampaikan kebenaran yang dapat diverifikasi. Keberadaan ulama sangat dibutuhkan untuk meredam polarisasi,” ujarnya.

Independensi MUI: Penyeimbang Kebijakan

Menanggapi hubungan MUI dengan pemerintah daerah, Dr. Hatta menegaskan pentingnya menjaga independensi organisasi ulama tersebut. Menurutnya, MUI tidak boleh terjebak dalam kepentingan politik praktis.

“MUI harus menjadi penyeimbang. Jika pemerintah mengambil kebijakan yang benar, kita dukung. Tetapi jika ada yang melenceng dari prinsip keadilan, ulama harus berani memberi nasihat. Ini bagian dari amar ma’ruf nahi munkar,” jelas mantan Kakanwil Kemenag Sumut itu.

Ia menambahkan bahwa MUI perlu terlibat dalam isu-isu strategis daerah seperti kemiskinan, pendidikan, ketahanan keluarga, lingkungan hidup, dan moderasi beragama.

Perkuat Dialog Lintas Agama

Dr. Hatta menilai Sumatera Utara memiliki modal sosial kuat dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Karena itu, MUI harus terus memperkuat dialog lintas agama dan bekerja sama dengan berbagai organisasi keagamaan lainnya.

“MUI harus menjadi jembatan komunikasi, bukan dinding pemisah. Kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara dari agama lain,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan ulama dalam penyelesaian konflik sosial, terutama yang memiliki sensitivitas etnis atau keagamaan.

Kolaborasi untuk Kemajuan Ekonomi Umat

Dalam kesempatan itu, Dr. Hatta menyampaikan gagasan membangun kolaborasi antara ulama, akademisi, dan pelaku usaha. Menurutnya, sinergi tersebut dapat memperkuat literasi keuangan syariah, pemberdayaan ekonomi umat, dan etika bisnis di tingkat akar rumput.

“Akademisi menyediakan riset, pelaku usaha membuka lapangan kerja, dan ulama menjadi motor edukasi dan pendampingan. Ini kolaborasi penting untuk kemajuan Sumut,” jelasnya.

Regenerasi Ulama Muda

Soal regenerasi, Dr. Hatta mengingatkan pentingnya MUI membuka ruang lebih luas bagi ulama muda yang melek digital dan memahami dinamika sosial kontemporer. Ia berharap MUI Sumut menjadi pusat pengembangan ilmu keislaman yang progresif dan inklusif.

“Kita ingin MUI hadir bagi semua, menjadi tempat pulang bagi umat, sekaligus benteng moral yang menjaga Sumatera Utara tetap kondusif, maju, dan bermartabat,” tutup mantan Ketua MUI Kota Medan tersebut.

(KRO/RD/AN)

Example 300x375