Lampung Tengah — MediaViral.co
Aksi gotong royong berupa normalisasi sungai yang dilakukan LSM GMBI Distrik Lampung Tengah bersama masyarakat Dusun III, Kampung Kesumadadi, Kecamatan Bekri, pada Minggu (23/11/2025), menyingkap kenyataan bahwa persoalan banjir di wilayah tersebut telah berlarut tanpa intervensi memadai dari pemerintah daerah. Kegiatan yang dikerjakan sepenuhnya secara swadaya itu kembali menegaskan betapa urgennya penanganan infrastruktur air di tingkat desa.
Normalisasi dilakukan dengan mengerahkan satu unit ekskavator milik warga setempat, Jumangin, yang secara sukarela menyediakan alat berat untuk membantu proses pengerukan. Langkah tersebut menjadi ikhtiar darurat masyarakat dalam menghadapi musim hujan yang intens, yang berpotensi memicu banjir langganan.
Ketua LSM GMBI Distrik Lampung Tengah, Junaidi, menjelaskan bahwa pendangkalan sungai, penyempitan alur, dan penumpukan material sejak lama telah menjadi pemicu utama meningkatnya volume air saat hujan deras. Tanpa normalisasi, risiko banjir diyakini semakin besar.
“Normalisasi sungai adalah upaya mengembalikan fungsi aliran agar optimal kembali. Kami melakukan pengerukan sedimen, memperlebar alur, dan memperbaiki tanggul secara swadaya. Tujuannya jelas: menambah kapasitas tampung sungai dan mencegah luapan air,” ujar Junaidi.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini dilakukan tidak hanya sebagai respons jangka pendek, tetapi sebagai bentuk keprihatinan atas minimnya langkah struktural dari pemerintah. Menurutnya, warga tidak mungkin terus bergantung pada upaya swadaya yang sifatnya terbatas.
Persoalan Banjir yang Menahun
Banjir telah menjadi persoalan berulang di Dusun III Kesumadadi, terutama dalam lima tahun terakhir. Perubahan curah hujan yang semakin ekstrem, pendangkalan sungai akibat sedimen, serta lemahnya perawatan infrastruktur pengairan memperburuk situasi dari tahun ke tahun. Setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi, aliran air tak mampu tertampung, mengakibatkan luapan yang merendam permukiman warga.
Junaidi menyebut bahwa kondisi ini semestinya menjadi perhatian serius Pemkab Lampung Tengah. Ia menilai bahwa pemerintah belum menyiapkan langkah terpadu untuk mengatasi akar permasalahan banjir. Padahal, mitigasi bencana air merupakan bagian penting dari pelayanan publik dan standar keamanan lingkungan.
“Kegiatan yang kami lakukan ini tidak bisa dijadikan solusi permanen. Ini hanya respons darurat. Sudah saatnya pemerintah hadir dengan program yang komprehensif—mulai dari pembangunan talud, penataan alur sungai, hingga perbaikan sistem drainase kawasan,” tegasnya.
Ekskavator Swadaya Sebagai Bukti Kegotongroyongan Warga
Keterlibatan Jumangin, pemilik alat berat yang menurunkan ekskavator tanpa biaya, menjadi bukti kekuatan solidaritas komunitas dalam menghadapi keterbatasan. Ia menuturkan bahwa keputusannya menyediakan alat itu lahir dari rasa tanggung jawab moral sebagai warga yang terdampak langsung.
“Alat ini diturunkan murni untuk membantu. Kami ingin aliran air lebih lancar, agar banjir bisa diminimalisir. Warga di sini sering sekali terkena imbas setiap musim hujan,” ungkap Jumangin.
Kerja sama warga bersama GMBI dan aparat dusun berlangsung sejak pagi. Pengerukan dilakukan di beberapa titik yang dinilai paling kritis, terutama wilayah yang alurnya menyempit dan rawan menjadi pusat penyumbatan.
Dukungan Aparat Kampung, Minimnya Intervensi Pemerintah Kabupaten
Kepala Dusun III, Parmin, memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Namun, ia mengakui bahwa kapasitas dusun sangat terbatas jika harus menangani persoalan banjir secara mandiri. Pemerintah desa dan dusun selama ini tidak memiliki anggaran besar untuk menggarap pekerjaan berat semacam normalisasi sungai.
Sementara itu, dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dinilai belum terlihat secara nyata. Hingga saat ini, belum ada program strategis yang diarahkan ke wilayah Kesumadadi untuk menangani permasalahan banjir secara menyeluruh. Hal ini memicu pertanyaan warga mengenai komitmen pemerintah daerah dalam mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi.
Junaidi juga menegaskan bahwa upaya mitigasi tidak hanya meliputi pengerukan, tetapi perlu diperkuat oleh pembangunan infrastruktur pendukung yang lebih kuat dan andal.
“Pemerintah harus memperkuat sungai melalui pembangunan talud serta melakukan pengembangan drainase yang baik di area permukiman. Tanpa itu semua, ancaman banjir hanya akan berulang dari tahun ke tahun,” katanya.
Seruan untuk Pemerintah dan Kewaspadaan Warga
Dalam pernyataan penutup, Junaidi menyerukan agar Pemkab Lampung Tengah segera mengambil langkah konkret dan menyusun program penanganan banjir berbasis data lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa perubahan cuaca ekstrem yang kini makin sering terjadi harus dibarengi dengan kebijakan adaptif dan responsif.
“Kami berharap pemerintah kabupaten hadir secara serius memberikan solusi jangka panjang. Warga tidak mungkin terus mengandalkan swadaya, sementara dampak banjir semakin besar,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat Dusun III untuk tetap memperkuat kepedulian sosial, menjaga kebersihan lingkungan, serta meningkatkan kewaspadaan setiap kali curah hujan tinggi terjadi.
“Situasi sekarang menuntut kita semua lebih waspada dan lebih solid. Perubahan cuaca tidak dapat dikendalikan, tetapi kesiapsiagaan dapat kita tingkatkan,” kata Junaidi.
Upaya normalisasi sungai ini menjadi cermin bahwa ketika pemerintah belum hadir secara optimal, masyarakat bergerak mengisi kekosongan itu. Namun, langkah swadaya semacam ini hanya bersifat sementara. Penyelesaian persoalan banjir memerlukan komitmen pemerintah dan intervensi kebijakan yang terstruktur serta berkelanjutan. (mediaviral.co)
