Lampung — MediaViral.co
Di tengah meningkatnya tensi konflik pertanahan dan dinamika investasi di sektor perkebunan, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf mengundang seluruh bupati dan perwakilan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) se-Provinsi Lampung dalam sebuah pertemuan strategis di Gedung Serba Guna Presisi Polda Lampung, Rabu (19/12/2025).
Silaturahmi ini tidak sekadar pertemuan seremonial. Di balik suasana hangat dan formalitas acara, terselip kebutuhan mendesak untuk mengurai persoalan besar yang selama bertahun-tahun membayangi sektor perkebunan di Lampung: sengketa lahan, kerawanan tenaga kerja, serta keamanan aset perusahaan yang dalam beberapa tahun terakhir tercatat meningkat.
Sektor Perkebunan: Penggerak Ekonomi yang Rentan Konflik
Data dari berbagai pemerintah daerah menunjukkan Lampung memiliki ratusan ribu hektare lahan perkebunan yang dikelola perusahaan HGU, mulai dari kelapa sawit, tebu, hingga komoditas campuran. Namun, luas lahan tersebut kerap tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat adat, tanah ulayat, maupun pemukiman yang berkembang tanpa administrasi pertanahan yang tertata.
Kondisi ini memunculkan beragam konflik, mulai dari klaim batas wilayah, pemanfaatan tanah tidur, hingga perebutan hasil panen. Dalam beberapa kasus, gesekan tersebut berujung pada tindakan kriminal, perusakan, hingga blokade jalan produksi.
Situasi inilah yang mendorong jajaran Polda Lampung mengambil inisiasi mempertemukan seluruh pemangku kepentingan secara langsung.
Kapolda Tegaskan Polri Siap Kawal Keamanan Investasi
Dalam arahannya kepada peserta pertemuan, Kapolda Lampung menekankan bahwa dukungan keamanan bukan hanya diberikan untuk perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat sekitar wilayah HGU. Pendekatan persuasif menjadi prioritas untuk meredam konflik—meski ruang tindakan tegas tetap terbuka ketika stabilitas terganggu.
“Polda Lampung siap memberikan perlindungan dan pengamanan optimal. Kami mengedepankan dialog dalam penyelesaian persoalan, tetapi terhadap pihak-pihak yang mengacaukan situasi dan melanggar hukum, langkah tegas akan kami ambil,” ujar Irjen Helfi.
Beberapa isu yang dipetakan Polda Lampung termasuk:
- Sengketa Lahan Berulang
Banyak perusahaan HGU menghadapi persoalan legalitas batas tanah. Sebagian besar di antaranya merupakan masalah lama yang tidak kunjung terselesaikan karena kurangnya koordinasi lintas instansi.
- Kerawanan Ketenaagakerjaan
Isu pemutusan hubungan kerja, demonstrasi tenaga kerja, hingga ketidaksesuaian standar keselamatan kerja (K3) menjadi potensi gangguan keamanan.
- Pencurian Hasil Perkebunan dan Pengrusakan Aset
Beberapa kabupaten mencatat meningkatnya kasus pencurian buah sawit, tebu, maupun komoditas lain yang dilakukan secara terorganisir.
Pemda Akui Banyak Titik Konflik Terabaikan
Sejumlah bupati yang hadir menyampaikan bahwa penanganan konflik perkebunan seringkali berjalan lambat karena keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta minimnya koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan kepolisian.
Beberapa perwakilan kabupaten bahkan mengakui adanya double plotting peta lahan, lemahnya pengawasan atas HGU yang tidak digarap secara maksimal, hingga perkembangan desa-desa baru yang tidak diimbangi dengan pendataan yang baik.
Masukan ini memperkuat urgensi dibentuknya meja koordinasi tetap antara Pemda–Polri–Perusahaan.
Perusahaan HGU Minta Kepastian Hukum
Dari sisi pelaku usaha, sejumlah perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa keberlanjutan investasi sangat bergantung pada kepastian hukum, terutama terkait pemanfaatan lahan dan perlindungan aset produksi.
Mereka menilai beberapa konflik terjadi karena status hukum lahan tidak pernah disosialisasikan secara memadai kepada masyarakat, ditambah maraknya provokasi dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.
Namun, sebagian perusahaan juga diingatkan untuk memperbaiki pola komunikasi publik mereka, terutama dalam hal pelibatan masyarakat sekitar.
Tiga Komitmen Strategis Lahir dari Pertemuan
Dari hasil diskusi mendalam tersebut, tiga komitmen besar disepakati:
- Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Lampung
Forum ini bertugas mengidentifikasi potensi konflik, melakukan pemetaan daerah rawan, dan menjadi wadah koordinasi cepat antarinstansi.
- Penegakan Hukum Berkeadilan
Polda Lampung menegaskan akan bertindak netral dan profesional, baik dalam mengamankan aset perusahaan maupun melindungi hak-hak masyarakat.
- Sinergi Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Pemda dan perusahaan sepakat meningkatkan kontribusi perkebunan terhadap perekonomian daerah, termasuk membuka ruang kerja bagi masyarakat lokal.
Harapan: Lampung sebagai Zona Investasi Aman
Pertemuan ini menandai babak baru dalam penanganan persoalan perkebunan di Lampung. Dengan koordinasi yang lebih intensif, aparat penegak hukum berharap konflik lahan yang selama ini menjadi batu sandungan dapat diminimalisasi, sekaligus menciptakan iklim investasi yang stabil.
Sinergi antarinstansi diharapkan tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membangun ekosistem perkebunan yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan—sejalan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat Lampung. (mediaviral.co)
