Jakarta — MediaViral.co
Dalam satu hari yang sama, institusi Kepolisian Republik Indonesia menjadi sorotan publik dari dua arah berbeda. Pagi hari, Polda Metro Jaya menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo terkait isu ijazah palsu. Namun sore harinya, perhatian publik beralih ke Istana Merdeka, ketika Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Reformasi Polri—sebuah tim independen yang ditugaskan untuk melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh kepolisian.
Dua peristiwa besar dalam satu hari ini menimbulkan kontras yang tajam. Di saat polisi tengah menunjukkan ketegasannya memberantas hoaks dan fitnah, pemerintah justru merasa perlu membentuk komisi khusus untuk memperbaiki wajah institusi tersebut. Ironi pun muncul: ketika polisi menyidik orang lain, negara sedang bersiap menyidik polisi.
Komisi Reformasi Polri ini beranggotakan tokoh-tokoh nasional lintas profesi: Jimly Asshiddiqie, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Mahfud MD, Tito Karnavian, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri. Kehadiran mereka disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah mendorong reformasi di tubuh kepolisian, namun di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan publik: sejauh mana perubahan bisa dilakukan jika pihak yang direformasi duduk satu meja dengan para reformatornya?
Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya menekankan pentingnya etika, integritas, dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjalankan amanah negara. “Kepolisian adalah garda depan penegakan hukum dan pelindung rakyat. Reformasi ini harus berjalan dengan keberanian dan ketulusan,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Namun di ruang publik, skeptisisme tetap mengemuka. Sebagian warganet menilai langkah ini hanya bersifat kosmetik—sebuah “reformasi di PowerPoint” tanpa jaminan perubahan nyata di lapangan. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri memang masih rentan, terutama setelah berbagai kasus besar yang mencoreng citra institusi penegak hukum tersebut, mulai dari kasus Ferdy Sambo hingga praktik pungli dalam layanan publik seperti pembuatan SIM dan tilang elektronik.
Menurut pengamat hukum tata negara, Bivitri Susanti, pembentukan komisi reformasi merupakan langkah penting namun tidak otomatis menjamin perubahan struktural. “Masalah Polri bukan hanya soal etika, tapi soal kultur kekuasaan dan akuntabilitas. Reformasi sejati butuh keberanian memotong rantai kepentingan di dalam,” ujarnya kepada media.
Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan pihaknya akan bekerja secara transparan dan menyusun rekomendasi berbasis data serta praktik terbaik dari lembaga kepolisian di negara lain. “Reformasi tidak bisa parsial. Kita ingin memperkuat integritas kelembagaan sekaligus membangun kepercayaan publik,” kata Jimly.
Menariknya, pembentukan komisi ini bertepatan dengan pengumuman penetapan tersangka dalam kasus fitnah ijazah Jokowi yang melibatkan mantan menteri Roy Suryo dan sejumlah aktivis. Kesamaan waktu ini memunculkan tafsir di ruang publik: apakah kebetulan kalender semata, atau justru strategi politik untuk mengalihkan perhatian publik dari isu sensitif?
Apapun tafsirnya, dua peristiwa ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian sedang berada di persimpangan penting: antara menegakkan hukum dan menegakkan kepercayaan.
Reformasi Polri kini menjadi ujian serius bagi pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Publik berharap, komisi ini bukan sekadar simbol moral atau proyek citra, tetapi benar-benar menjadi motor perubahan yang menyentuh akar persoalan: transparansi, profesionalitas, dan keberpihakan kepada rakyat.
Karena pada akhirnya, seperti yang sering diucapkan para pegiat hukum:
“Reformasi kepolisian bukan hanya tentang seragam yang disetrika, tetapi tentang hati dan keadilan yang harus diluruskan.” (mediaviral.co)
