Aceh Utara, MediaViral.co
Dengan beberapa indikasi indikasi Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab Jabatan yang melekat di Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dinas pendidikan dan kebudayaan.
Pembangunan Revitalisasi Sekolah Disenyalir oleh Oknum-oknum yang melindungi dan juga dengan sengaja melanggar Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.
Kondisi ini membuat wajah Kawasan Kota Tua Aceh Utara kian semrawut, bahkan salah satu Kabupaten terbesar di Provinsi Aceh Oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Mengalokasikan Program Revitalisasi Sekolah untuk mengatasi kesenjangan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan daerah lain yang memiliki kondisi sekolah tidak layak.
Oleh KEMENDIKDASMEN Tim Media Viral Perwakilan Wilayah Aceh melakukan pengecekan up to date 16/9/25 Program Revitalisasi Sekolah di Kabupaten Aceh Utara jumlah Total Penerima 47 Sekolah terdiri dari jenjang Paud = 12 Sekolah, SD = 25 Sekolah dan SMP = 10 Sekolah.
Diskdik Aceh Utara Termonitor Data Pantau perkembangan Revitalisasi
ironisnya Hanya dapat terealisasi sebanyak 36 Sekolah yang telah diajukan Tahap pertama terdiri jenjang pendidikan anak usia dini semula mencapai 12 Sekolah Menyusut diajukan Tahap pertama=4 Sekolah
Untuk Jenjang Pendidikan SD 100⁰% Terealisasi sebanyak 25 Sekolah Dan jenjang Pendidikan SMP kembali MENYUSUT 7 Sekolah DISDIKBUD
Tim Media Viral Perwakilan Wilayah Aceh konfirmasi Kadis DISDIKBUD Drs Jamaludin SOS, melalui Handphone sangat sulit dihubungi, dan Kasi Sarpras untuk sampai saat ini diturunkan mengaku belum sama sekali berkoordinasi dan Konfirmasi Kepada Jajaran Pengacara Negara Yaitu JPU KEJARI ACEH UTARA.
Anehnya Pihak satuan perangkat kerja daerah dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkesan tertutup dan pelaksanaannya sangat tersembunyi atau terkesan mengangkangi Inpres nomor 7 tahun 2025 yakni program pembangunan revitalisasi sekolah yang pelaksanaannya dikerjakan secara Swakelola Oleh Pihak sekolah Diduga kuat Terindikasi KORUPSI Berjamaah.
kegiatan penunjang sebagaimana yang kuat diduga sengaja tidak memenuhi target pelaksanaan kegiatan atau sengaja menyusutkan anggaran yang semula 47 sekolah menjadi terealisasi hanya 36 sekolah.
dalam hal terdapat selisih lebih terhadap kegiatan penunjang yang telah dikontrakkan dengan besaran dana penunjang yang ditetapkan akibat perubahan alokasi di akhir fisik dan honorium pendamping osilator non operator sipil negara kegiatan ini dilakukan secara swakelola prioritas warga lokal yang notabennya bertentangan sebagaimana pekerja atau tenaga kerja oleh pihak-pihak oknum oknum pejabat yang sengaja menyalahgunakan wewenang dan yang merasa proyek rekanan padahal sebenarnya ini adalah wujud cita-cita bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam asasita nomor 4 “Memperkuat pembangunan sumber dayamanusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”
ironisnya pihak pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sengaja tidak melaksanakan atau menyampaikan laporan Pencapaian Target indikator Yang Terealisasi Minim dan 36 Sekolah yang menyusut dari 47 Sekolah yang tersedia Anggaran Rencana
diajukan dari Perencanaan 11 Sekolah hingga berita ini diturunkan kesannya sengaja Indikator pencapaian rencanan sengaja’ disabotase.
Kesan dilapangan Oleh Tim Media Viral, kerap merasakan kesan negatif oleh Oknum Yang sengaja menghambat dan tidak senang dengan Tim Media Viral Perwakilan Aceh.
Kendala yang dihadapi oleh Pengawasan kompetensi Profesional Administrasi KADIS DIKBUD ACEH UTARA terkesan Sengaja Tutup Mata.
bahkan mengangkangi S.O.P Pihak SKPD DISDIKBUD.
Salah satu temuan Tim Media Viral yaitu terlibat pihak tenaga kerja orang luar tanpa memprioritaskan
Baik yang tenaga kerja pelaksanaan kegiatan Prioritaskan di mana memprioritaskan tenaga orang kerja di wajib diprioritaskan oleh pihak warga Lokal setempat.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan revitalisasi sekolah pantauan kami sengaja melakukan Budaya Korupsi tidak terpuji Yang sudah biasa dilakukan.
meski dikerjakan oleh pihak sekolah secara swakelola dengan mengutamakan warga penduduk lokal tapi kenyataan dan fakta Yang terungkap melihat sebagaimana kunjungan kami di SD Negeri 8 Dewantara dan SD 11 Dewantara yang kuat sekali diduga terindikasi punyalahgunaan wewenang serta dengan sengaja melakukan upaya perbuatan yang dapat merugikan negara yaitu dengan cara menjual atau memberikan memberikan pekerjaan kepada pihak ketiga dengan cara borongan atau kepada pihak-pihak yang mengerjakan pekerjaan swakelola dengan anggaran 1 Miliyar lebih digosipkan adanya kesan dilapangan terdapat titipan kerja dari Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
Report By Chandra
Kepala Perwakilan Wilayah Aceh Media Viral, 16/9/25
