Isu Dua Anggota DPRD Bandar Lampung Digerebek di Hotel, Ketua BK Dinilai Terlalu Dini Menyimpulkan

Bandar Lampung — MediaViral.co

Isu yang menyeret dua anggota DPRD Kota Bandar Lampung berinisial EH dan SN terkait dugaan penggerebekan di sebuah hotel masih menjadi perhatian publik.

Persoalan tersebut kini tidak hanya menyangkut benar atau tidaknya isu penggerebekan, tetapi juga proses klarifikasi yang dilakukan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandar Lampung.

Sekretaris DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Lampung, Hanif Zikri, menilai pernyataan Ketua BK DPRD Kota Bandar Lampung, Yuhadi, yang menyebut dugaan penggerebekan terhadap Sri Ningsih (SN) tidak terbukti, disampaikan terlalu dini.

Menurut Hanif, BK memang memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi. Namun, pemeriksaan seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan meminta keterangan dari seluruh pihak yang berkaitan.

«“Mengapa Ketua BK buru-buru menyimpulkan persoalan tersebut jika pemeriksaan belum lengkap?” kata Hanif, Sabtu (22/8/2026).»

Keterangan Semua Pihak Dipertanyakan

Hanif mempertanyakan apakah BK DPRD sudah meminta keterangan dari seluruh pihak yang disebut dalam isu tersebut.

Menurutnya, jika dugaan kejadian disebut berlangsung di sebuah hotel pada waktu tertentu, informasi tersebut seharusnya dapat diklarifikasi melalui pihak-pihak yang relevan.

Termasuk anggota DPRD berinisial EH yang juga disebut dalam isu tersebut.

“Kalau memang ingin persoalan ini terang, mengapa tidak menunggu keterangan EH secara lengkap? Jangan sampai pemeriksaan masih berjalan, tetapi kesimpulan sudah disampaikan,” ujarnya.

Hanif juga mempertanyakan apakah pihak yang disebut sebagai penggerebek, termasuk istri EH, sudah dimintai keterangan oleh BK.

Menurutnya, keterangan dari pihak tersebut penting untuk mengetahui apakah peristiwa yang beredar di masyarakat benar-benar terjadi atau hanya informasi yang tidak memiliki dasar.

Sri Ningsih Membantah Isu

Sebelumnya, isu dugaan perselingkuhan dan penggerebekan yang dikaitkan dengan EH dan SN mencuat di tengah masyarakat.

Sri Ningsih melalui tim kuasa hukumnya telah membantah isu tersebut. Ia menyatakan informasi yang beredar merupakan fitnah dan pencemaran nama baik.

Pihak Sri juga menyampaikan bahwa pada waktu yang disebut dalam isu, dirinya berada di rumah untuk menjalani pemulihan medis secara home care setelah mendapatkan perawatan pada 16–17 Agustus 2026.

Sri kemudian mengambil langkah hukum dengan melaporkan dua akun TikTok ke Polda Lampung yang diduga menyebarkan informasi yang merugikan dirinya.

Di tengah polemik tersebut, BK DPRD Bandar Lampung memberikan klarifikasi.

Ketua BK Yuhadi menyampaikan bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan, Sri Ningsih tidak berada di lokasi yang disebut dalam isu penggerebekan.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat sorotan dari Hanif.

PAN Juga Akan Meminta Klarifikasi EH

Selain BK DPRD, DPD PAN Kota Bandar Lampung disebut telah memanggil EH untuk meminta penjelasan secara langsung.

Langkah tersebut dinilai penting karena keterangan EH juga diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai isu yang beredar.

Dengan demikian, proses klarifikasi terhadap persoalan tersebut masih menjadi perhatian.

Sri Ningsih sudah menyampaikan bantahan dan menempuh jalur hukum. BK DPRD juga telah memberikan penjelasan. Sementara itu, keterangan EH masih dinantikan.

PWRI Minta Pemeriksaan Dilakukan Berimbang

Hanif menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud membela salah satu pihak.

Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai klarifikasi justru berubah menjadi pembenaran terhadap satu versi cerita. Sebaliknya, jangan pula isu di media sosial langsung dianggap sebagai fakta sebelum ada bukti yang bisa diuji,” katanya.

Hanif menilai BK DPRD memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan dan nama baik lembaga DPRD. Karena itu, setiap kesimpulan sebaiknya disampaikan setelah seluruh pihak yang berkaitan diberi kesempatan memberikan keterangan.

Hingga kini, publik masih menunggu kejelasan mengenai asal-usul isu tersebut serta bukti yang mendukung maupun membantahnya.

Apabila isu tersebut tidak benar, masyarakat perlu mengetahui sumber awal informasi tersebut. Sebaliknya, apabila ada peristiwa yang benar-benar terjadi, bukti dan keterangan dari pihak terkait juga perlu diperiksa secara objektif.

Karena menyangkut nama baik individu, keluarga, partai politik, dan lembaga DPRD, seluruh pihak diharapkan tidak mengambil kesimpulan sebelum proses klarifikasi dan pemeriksaan selesai. (mediaviral.co)