Lampung Utara – MediaViral.co
Ketua DPC AJOI Lampung Utara, Depriwansyah, secara terbuka mendesak Bupati Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli agar segera memberikan teguran keras terhadap dinas terkait yang dinilai lamban dan terkesan menutup-nutupi persoalan serius di Dapur MBG SPPG YPPSDP Hajjah Lis, Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi. Sabtu (14/02/2026).
Desakan ini mencuat setelah beredarnya hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandar Lampung tertanggal 21 Januari 2026. Dari beberapa item sampel menu MBG yang diuji, salah satu menu yakni tempe bacem diduga positif/g Bacillus Cereus (B. Cereus Grup).
Temuan tersebut memperkuat dugaan insiden pada 12 Januari 2026 lalu, ketika puluhan siswa-siswi SDN 3 Sindang Sari Kotabumi mengalami mual, pusing, dan muntah usai menyantap menu MBG dari dapur SPPG YPPSDP Sindang Sari.
“Seharusnya dinas terkait dan Satgas MBG bergerak cepat memberikan penjelasan resmi ke publik. Ini menyangkut kesehatan anak-anak dan program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,” tegas Depriwansyah.
Dinas Dinilai Lamban, Publik Bertanya-Tanya
Yang menjadi sorotan, hasil uji laboratorium disebut telah keluar pada 21 Januari 2026, lima hari sebelum hearing di DPRD Lampung Utara pada 26 Januari 2026. Namun, dalam forum tersebut, hasil uji laboratorium tidak dipaparkan secara terbuka kepada publik.
Situasi ini memicu kecurigaan. Awak media menduga adanya upaya menutupi persoalan pengelolaan dapur SPPG YPPSDP Hajjah Lis Sindang Sari. Terlebih, sebelumnya sempat terjadi polemik dan pro kontra setelah video viral dugaan keracunan beredar luas, bahkan memicu hearing di DPRD.
Ironisnya, pihak dapur SPPG disebut merasa tidak melakukan kesalahan dan menganggap tudingan yang berkembang sebagai tidak berdasar.
Sorotan Legalitas dan Evaluasi Total
Tak hanya soal dugaan bakteri, isu lain juga mencuat. Disebutkan adanya dugaan kelalaian dalam aspek legalitas dan administrasi, termasuk dugaan persoalan ijazah oknum pengelola dapur SPPG yang disebut telah mengundurkan diri dari salah satu fakultas di Unila, namun tetap menjabat sebagai ketua dapur.
Depriwansyah meminta agar Dinas Kesehatan, Satgas MBG, hingga Forkopimcam segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk izin lingkungan dan standar kelayakan dapur.
“Kalau memang terbukti membahayakan, hentikan dulu operasionalnya. Jangan tunggu korban berikutnya,” tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak dinas terkait maupun pengelola SPPG YPPSDP Hajjah Lis Sindang Sari belum memberikan keterangan resmi kepada media.
Kasus ini kini menjadi ujian transparansi dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat program MBG di Kabupaten Lampung Utara. (mediaviral.co)
